Langgar Aturan PSBB, 76 Perusahaan di DKI Disegel
76 perusahaan tersebut disegel lantaran nekat beroperasi padahal tidak termasuk dalam sektor strategis yang dikecualikan selama masa PSBB. Sehingga, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, ada 543 perusahaan di DKI Jakarta yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan sebanyak 76 perusahaan diantaranya disegel sementara waktu.
76 perusahaan tersebut disegel lantaran nekat beroperasi padahal tidak termasuk dalam sektor strategis yang dikecualikan selama masa PSBB. Sehingga, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Ada 543 perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara karena mereka bukanlah 11 komponen atau bidang yang mendapatkan pengecualian," katanya dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (27/4).
Sementara itu, 467 perusahaan lainnya diberikan peringatan dan teguran agar tidak beroperasi selama masa PSBB. Penghentian pengoperasian perusahaan di luar sektor strategis ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran virus Corona di DKI.
"Mudah-mudahan langkah tegas yang dilakukan gugus tugas provinsi DKI dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta," jelasnya.
Sebelumnya, Doni menyampaikan bahwa banyaknya pabrik dan perkantoran beroperasi selain yang dikecualikan membuat transportasi umum masih ramai. Sehingga, penerapan PSBB masih belum berjalan efektif.
"Yang belum optimal terkait perkantoran dan pekerjaan di pabrik sehingga mengakibatkan moda transportasi dipenuhi warga masyarakat," tutur Doni, Senin (20/4/2020).
Adapun sektor strategis yang diperbolehkan pemerintah tetap beroperasi saat PSBB yakni, kesehatan, pangan, energi, keuangan dan perbankan, layanan komunikasi dan media komunikasi. Kemudian, sektor ritel, logistik dan distribusi barang, serta industri strategis.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Lima Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta Sepakat PSBB Diperpanjang
Sejumlah Daerah Alami Kenaikan Jumlah Kasus Positif Virus Corona
Pemilik Minimarket Diimbau Tak Buka Lebih dari Jam 8 Malam
Kapolda Metro Sebut Angka Kejahatan Naik 10% Sejak Diterapkan PSBB
Selama Masa PSBB, 1.336 Perusahaan di Jakarta Terapkan Bekerja dari Rumah