Mempertanyakan keabsahan hunian DP 0 Rupiah tanpa landasan aturan
Tahap awal, hunian vertikal ini menampung 703 unit yang terbagi dalam dua tower dengan rincian 513 unit tipe 36, 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36, harga yang ditawarkan Rp 320 juta. Sedangkan tipe 21 ditawarkan seharga Rp 185 juta. Warga yang tertarik bisa mendaftar mulai April 2018 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menunaikan janji kampanye semasa Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu soal hunian dengan down payment (DP) 0 rupiah. Pada Kamis (18/1) kemarin, hunian DP Rp 0 Rupiah resmi dilakukan groundbreaking.
Hunian itu dibangun di sebuah lahan di Jalan H Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sesuai janjinya terdahulu, Anies mengatakan hunian ini diperuntukkan bagi warga Jakarta yang memiliki penghasilan rendah di bawah Rp 7 juta yang selama ini dinilai takut mengambil keputusan membeli tempat tinggal.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Bagaimana Anies menerapkan prinsip keadilan saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta. "Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
Tahap awal, hunian vertikal ini menampung 703 unit yang terbagi dalam dua tower dengan rincian 513 unit tipe 36, 190 unit tipe 21. Untuk tipe 36, harga yang ditawarkan Rp 320 juta. Sedangkan tipe 21 ditawarkan seharga Rp 185 juta.
Syarat utama bisa memiliki hunian ini adalah memegang KTP DKI Jakarta. Warga yang tertarik bisa mendaftar mulai April 2018 mendatang. Direncanakan proses pembangunan memakan waktu selama 1,5 tahun, di mana PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaksana.
"Untuk penghasilan di bawah Rp 7 juta rupiah kemudian belum memiliki rumah dan rumah yang dibeli dalam program ini tidak bisa di pindah tangankan, kita akan siapin sanksi kalau sampe pindah tangan kepada penghasilan yang di bawah Rp 7 juta juta," kata Anies usai ground breaking rumah DP nol Rupiah.
Meski sudah dilakukan peletakan batu pertama, namun belum ada penjelasan detail soal mekanisme pembiayaan dan regulasinya juga bank mana saja yang diajak bekerja sama dalam proyek ini. Termasuk soal mekanisme mereka yang berhak mendapatkan rumah itu mengingat pendaftar akan banyak.
Anies juga belum bicara soal apakah ada biaya lainnya yang harus dibayarkan warga yang mencicil unit di sana. Juga fasilitas apa saja yang bisa dinikmati dan apa yang menjadi kelebihan hunian ini dibandingkan dengan hunian serupa yang pernah ada dan dibuat pemimpin sebelumnya.
"Kita berkoordinasi dengan BI, OJK, perbankan, dan juga internal dari segi regulasinya agar begitu skemanya diluncurkan dan mulai menerima permintaan dari masyarakat, kita sudah lengkap semua dari segi peraturan dan regulasinya," jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, secara terpisah.
Hal lain yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin proses pembangunan sudah dimulai sementara Anies dan Sandi masih membentuk Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) untuk pengelolaannya.
Atas temuan itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mempertanyakan komponen regulasi pendukung program DP 0 Rupiah. Sebab untuk program itu sendiri belum ada aturannya atau peraturan yang mengatur. Baik aturan perbankan dan peraturan daerah.
"Iseng amat sih amat groundbreaking. Harusnya ada aturannya dulu, karena kebijakan nol rupiah gak ada aturannya. Jadi kebijakan dulu baru groundbreaking," katanya kepada merdeka.com, Kamis (18/1).
Pelaksanaan peletakan batu pertama malah mengundang pertanyaan soal mekanisme pembiayaan untuk pembangunannya. Sebab menurutnya, pinjaman ke bank tidak mungkin tanpa adanya bunga. Dia justru melihat nantinya masyarakat yang akan mendapatkan unit tersebut akan terkena cicilan yang tinggi. Bahkan kemungkinan akan ada beberapa syarat yang akan diajukan.
"Gak mungkin pinjaman di bank tanpa ada bunga. Kemungkinan, bunga akan langsung dimasukan nantinya ke cicilan. Bagaimana bank bisa hidup kalau gak ada bunga," jelasnya.
Anies mematok harga unit dengan tipe 36 dengan harga Rp 320 juta. Sedangkan, unit tipe 21 dibandrol Rp 185 juta. Ini menjadi perhatian lantaran unit yang disediakan lebih banyak yang berharga tinggi, atau tipe 36.
Oleh karena itu, Agus mengingatkan masyarakat harus cermat sebelum nantinya memutuskan untuk mengambil unit tersebut. Sebab bisa saja ada syarat-syarat yang akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta agar tidak rugi dalam penjualan rusunami ini.
"Kalau kita baca iklan di koran, ada cicilan Rp 4 juta pasti ada bintangnya. Nah syarat buat nyicil Rp 4 juta apa aja? Mungkin ada aturan kalau DP nol persen asalkan lu punya tabungan saldo Rp 5 juta, nanti saldo dipotong. Nah itu yang perlu diperhatikan," tutupnya.
Baca juga:
Ini spesifikasi rumah DP Nol Rupiah Anies-Sandiaga
Hunian DP 0 Rupiah, Sandi janji sempurnakan dan koordinasi dengan BI hingga OJK
Begini penampakan rusun DP 0 rupiah ala Anies-Sandi di Pondok Klapa
Dijual Rp 185 juta, ini penampakan hunian DP 0 Rupiah ala Anies-Sandi
Penuhi janji kampanye, Anies resmikan rumah DP nol rupiah di Jaktim
Sandiaga sebut REI ingin partisipasi bangun rumah DP nol rupiah
Bos BI: Rumah di bawah Rp 350 juta per unit sulit diwujudkan di Jakarta