Naik Rp 4,1 triliun, Pemprov DKI ajukan Rp 87,3 triliun untuk APBD 2019
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kenaikan itu sudah berdasarkan beberapa hasil kajian yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 sebesar Rp 87,3 triliun. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 4,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 83,2 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, kenaikan itu sudah berdasarkan beberapa hasil kajian yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
PKD Pemilu itu kepanjangan dari apa? Kepanjangan PKD pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Siapa yang menunjuk anggota PKD Pemilu? Anggota Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Pemilu 2024 memiliki masa kerja selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari proses perekrutan hingga setelah pelaksanaan pemilu selesai.
"Ini udah hasil kajian, hasil memperhatikan asumsi ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta, inflasi, termasuk harga dollar. Semua itu sudah dianalisis," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/10).
Dalam rancangan KUA-PPAS 2019 tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 77,78 triliun dan angka tersebut mengalami kenaikan Rp 11,98 triliun.
"Itu didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini kita di angka Rp 77 triliun dari Rp 65 triliun," jelasnya.
Lanjut Saefullah, kenaikan anggaran tersebut nantinya digunakan untuk beberapa kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta. Saefullah menyebut mengenai persoalan pengentasan banjir di Ibu Kota.
"Macam-macam (fokusnya), ada rumah susun, DP (dana talangan DP 0 rupiah). Nanti dalam pembahasan ikuti aja dinamikanya," tutupnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sempat dicoret, Pemprov DKI kembali anggarkan pembangunan 3 Rusun
APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta disahkan sebesar Rp 83,2 Triliun
APBD Perubahan DKI Jakarta naik jadi Rp 83,26 triliun, ini rinciannya
Anies belum sepakati APBD-P 2018, DPRD tolak beri modal ke BUMD
Anies sayangkan DPRD DKI coret suntikan modal untuk PAM Jaya
Muncul tiba-tiba, anggaran nikah masal Rp 566 juta dicoret DPRD DKI