Pakar Tata Kota: Pemprov DKI Harus Larang Pengambilan Air Tanah

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menghentikan pengambilan air tanah sebagai upaya penurunan muka tanah di Jakarta.

2021-09-03 18:06:00

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menghentikan pengambilan air tanah sebagai upaya penurunan muka tanah di Jakarta.

"Pemprov DKI harus segera memastikan pemberhentian atau pelarangan pengambilan air tanah (pompa) pada 2025 atau paling lambat 2030, untuk memperlambat penurunan muka tanah," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (3/9).

Ia mengatakan bahwa 40 persen wilayah DKI Jakarta dari pusat ke utara berada di bawah permukaan air laut. Salah satu penyebabnya adalah penyedotan air tanah.

"Penyedotan/pemompaan air tanah yang tidak terkendali mulai dari tingkat rumah tangga, gedung perkantoran/perhotelan/pembelanjaan, sampai kawasan industri. Selama pemerintah daerah (Pemda) tidak mampu menyediakan air tanah secara memadai maka penyedotan air tanah akan terus berjalan dan mempercepat penurunan muka tanah sehingga rentan tenggelam," ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan Pemprov DKI harus mengikuti peningkatan kemampuan penyediaan atau distribusi air baku 100 persen yang saat ini baru 55 persen ke seluruh warga/perkantoran/perhotelan/industri paling lambat 2030. Menghentikan kebocoran pipa air baku yang saat ini 30 persen mengalami kebocoran dan mengoptimalkan sumber daya air alternatif.

"Memanen air hujan, air 13 sungai yang melintas Jakarta, 109 situ/danau/embung/waduk, serta salinitas air laut pantai utara Jakarta," paparnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemprov DKI harus fokus pada pembenahan 13 sungai utama yaitu dengan harmonisasi, normalisasi, naturalisasi. Serta mengantisipasi banjir kiriman, banjir lokal dan banjir rob.

"Antisipasi banjir kiriman, revitalisasi 109 situ/danau/embung/waduk dan menambah 20 waduk baru tahun 2030, menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dari 9,9 persen menjadi 30 persen pada tahun 2030 sebagai daerah resapan air alami, rehabilitasi seluruh saluran air kota yang saat ini hanya berfungsi 33 persen," paparnya.

Terkait antisipasi banjir lokal, ia menyarankan restorasi kawasan pantai utara, merelokasi permukiman ke daratan sejauh 500 meter, membangun hutan mangrove bukan tanggul raksasa, menghentikan reklamasi untuk antisipasi banjir rob.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal memprediksi sejumlah wilayah di Jakarta Utara akan tenggelam pada tahun 2050. Sebab saat ini permukaan tanah di pesisir pantai terus mengalami penurunan.

Wilayah Muara Baru, Jakarta Utara pada tahun 2020 sudah berada satu meter di bawah permukaan laut. Tidak hanya itu, menurutnya kondisi permukaan di pesisir dan tengah Jakarta yang sama-sama sudah menurun. Serta kondisi di Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan gravitasi, karena ada kondisi di bawah permukaan laut.

Reporter Magang: Leony Darmawan

Baca juga:
Permukaan Tanah Menurun, Jakarta Tak Bisa Andalkan Gravitasi Mengalirkan Air ke Laut
Dinas SDA Sebut Penurunan Daratan Jakarta Semakin Membaik, Berikut Rinciannya
Anies: Titik Penurunan Tanah Berkurang dalam Beberapa Tahun Terakhir
Makam Covid-19 di TPU Rorotan Amblas karena Penurunan Permukaan Tanah Akibat Hujan
Anies Klaim Titik Penurunan Tanah di Jakarta Berkurang dari 20 Menjadi 5
Hendi Sebut Hasil Penelitian Tanah di Semarang Turun 10 sampai 20 Cm per Tahun

(mdk/bal)