PAN Minta Jokowi Pilih Pj Gubernur DKI yang Paham Masalah Banjir hingga Kemacetan
"Tidak perlu fit proper test lagi, sudah lewat dong, kan sudah dipilih tiga nama itu," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani optimis bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih salah satu nama dari tiga Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang direkomendasikan oleh DPRD DKI Jakarta.
"Saya yakin insyaallah pak Jokowi akan memilih yang terbaik dari tiga nama yang diajukan DPRD DKI Jakarta," kata Zita Anjani, dalam diskusi di kantor DPD DKI Jakarta Partai Golkar, Jakarta, Rabu (28/9).
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta membahas usulan nama calon Pj Gubernur? Diterima Liputan6.com, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas usulan nama Pj Gubernur dari masing-masing partai politik (Parpol).
-
Siapa yang telah ditetapkan oleh PKB sebagai calon Gubernur di Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Dia mengatakan, tiga nama yang sudah diajukan DPRD DKI Jakarta jika sudah dipilih oleh Presiden Jokowi bisa langsung menjabat. Karena, sudah dilakukan uji kelayakan atau fit and proper test di DPRD DKI Jakarta.
"Tidak perlu fit proper test lagi, sudah lewat dong, kan sudah dipilih tiga nama itu," jelasnya.
Zita menyampaikan, terkait kriteria yang diharapkan dari Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut, harus mampu menangani berbagai persoalan di DKI Jakarta yang selama ini sudah dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Misalkan soal banjir, lalu pendidikan, kemacetan. Saya rasa Pj Gubernur harus orang yang paham akan pemerintahan dan tidak boleh melakukan manuver yang aneh-aneh, dia juga harus sudah paham birokrasi dan paham apa yang sudah tertuang dalam RDP 2023-2026," imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di ruang Paripurna Kantor DPRD DKI Jakarta pada 13 September 2022 lalu ada tiga nama yang terpilih dengan voting suara terbanyak untuk direkomendasikan ke Kemendagri dan Presiden RI Joko Widodo.
Tiga nama tersebut yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Mattali, dan Direktur Jenderal Politik Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan habis pada 16 Oktober 2022 mendatang.
(mdk/ded)