Pelaporan Politikus PSI ke BK DPRD DKI Dinilai Salah Alamat
Pelaporan dibuat usai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 itu mengungkap adanya kejanggalan dalam usulan RAPBD DKI 2020.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya dilaporkan ke BK DPRD DKI karena dinilai melanggar etik. Pelaporan dibuat usai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 itu mengungkap adanya kejanggalan dalam usulan RAPBD DKI 2020.
Terkait hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pelaporan tersebut salah alamat. Seharusnya pelaporan dilakukan kepada partai yang tidak melakukan pengawasan terhadap APBD DKI.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
Sekjen Fitra, Misbahul Hasan heran dengan pelaporan yang dilakukan oleh Sugianto. Bahkan dia mempertanyakan kapasitas pelapor yang menilai PSI melanggar kode etik karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar.
"Saya justru mempertanyakan kapasitas Pak Sugianto ini, sebagai warga DKI, harusnya beliau berterima kasih mendapat informasi kejanggalan-kejanggalan APBD DKI, sehingga bisa dilakukan perbaikan," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (5/11).
Dia mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh PSI sebenarnya menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Di mana sebagai wakil rakyat harus memberikan informasi kepada konstituennya terkait anggaran.
"Selain itu, sebagai dewan, kawan-kawan PSI punya fungsi Budgeting dan Pengawasan Anggaran," ujarnya.
Selain itu, Misbahul menganggap laporan yang dilakukan oleh Sugianto salah alamat. Seharusnya laporan tersebut lakukan kepada anggota dewan yang ikut ikutan menutupi dokumen KUA PPAS.
"Laporan Sugianto justru salah alamat. Dia harusnya melaporkan anggota dewan yang hanya diam saat pembahasan anggaran. Atau anggota dewan yang ikut-ikutan menutup-nutupi dokumen KUA PPAS atau RAPBD DKI," tutupnya.
Baca juga:
Badan Kehormatan DPRD DKI Rapat Bahas Laporan Etik Politikus PSI William Aditya
Kasus Lem Aibon, LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya Laporkan William PSI ke BK DPRD
DPRD DKI Pangkas Anggaran Tenaga Ahli Pengelolaan ITF dari Rp 10 M menjadi Rp 6 M
Tolak Anggaran Turap Kali Bantargebang, Taufik Ingatkan Anggota DPRD DKI Bisa Dibui
IBC: Honor Tenaga Ahli Pidato Gubernur DKI Rp 390 Juta Buat 6,5 Orang
ICW Temukan Anggaran Aibon Rp126 M & Pulpen Rp678 M di KUA-PPAS