Pembangunan stasiun MRT HI-Kampung Bandan terkendala masalah lahan

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, pembangunan depo untuk Mass Rapid Transit (MRT) arah Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan lahan yang ada.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, pembangunan depo untuk Mass Rapid Transit (MRT) arah Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan lahan yang ada.

"Kampung Bandan itu kan stasiunnya (depo) enggak bisa di sana. Oleh karena itu diperpanjang hingga Ancol Timur karena posisinya tersedia lahan dan memungkinkan untuk deponya ," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan (8/3), Jakarta.

Namun di lain pihak, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Fraksi PKS Triwisaksana adanya permohonan dana tambahan sebesar Rp 16 triliun untuk proyek tersebut. Terkait permasalahan ini, Sumarsono menghargai pendapat dari DPRD.

"Ini namanya juga rancangan konsep yang nanti akan kita bahas dengan DPRD dan Insya Allah akan jelaskan kembali. Sementara ini kita hargai pendapat dari DPRD," ujarnya.

Sumarsono juga ingin membereskan isu soal lahan milik PT KAI yang tadinya ingin dipakai untuk pembangunan depo MRT tetapi malah dikontrakan ke perusahaan lain.

"Nanti kita clear-kan isu teknis terkait dengan kontrak mengontrak termasuk isu teknis dengan PT KAI. Tapi ide dasarnya pasti perpanjangan itu ada maksud dan tujuannya soal ini pendapat DPRD dulu yang kita clear-kan. Baru persoalan teknis," jelasnya.

Sebelumnya diketahui, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pengerjaan fase II MRT dengan rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Ancol Timur dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Tbk. Karena ini memperpanjang rute awalnya, mulai dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan, menjadi Bundaran HI hingga Ancol Timur.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuti Kusumawati mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pesan tersebut disampaikan ketika melakukan kunjungan ke lokasi proyek MRT beberapa waktu lalu.

"Pak Presiden memberikan arahan untuk melakukan percepatan pembangunan MRT Fase II. Yang awalnya, pembangunan MRT Fase II akan dimulai pada tahun 2019, diminta menjadi 2018," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/3).

Dia mengungkapkan, sebagai langkah percepatan tersebut maka dilakukan penandatanganan MoU ini. Mengingat tadinya rute hanya sampai Kampung Bandan, kini sampai Ancol Timur.

"Karena di Kampung Bandan tidak dimungkinkan membangun depo MRT, maka kita perpanjang hingga ke Ancol Timur. Hal ini membuat terjadinya penambahan panjang rute, awalnya Bundaran HI ke Kampung Bandang sepanjang 8,5 kilometer (km), menjadi Bundaran HI ke Ancol Timur sepanjang 14,6 km," jelas Tuti.

Baca juga:
Pengerjaan MRT Sisingamangaraja terus dikebut
Pembangunan MRT tahap II segera digarap, dari HI sampai Ancol Timur
Jokowi minta MRT tahap 2 Ancol-HI dikerjakan di 2018
Menhub Budi sebut proyek MRT sudah capai pengeboran terakhir
Dampingi tinjau MRT, Ahok sebut Jokowi minta pembangunan dipercepat
Terowongan MRT terhubung, Jokowi yakin bisa beroperasi Maret 2019
Sumarsono klaim kemacetan akibat penutupan proyek MRT sudah diatasi