Pemprov DKI Anggarkan Rp1,1 Triliun Untuk Bangun Trotoar
Dia menjelaskan, usulan tersebut sempat dibahas dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi D pada pertemuan perdana mereka membahas Rancangan kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rabu (30/10) lalu.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, pihaknya menganggarkan biaya paling besar untuk pembuatan trotoar yang menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Biaya pembuatan trotoar itu dianggarkan oleh Dinas Bina Marga DKI sebesar Rp1,1 triliun.
"Ya sempat ditanyakan kenapa bisa sampai Rp1,1 triliun. Tapi kita jelaskan bahwa ke depan kita membuat trotoar untuk mengintegrasikan warga masyarakat masuk ke MRT, LRT, BRT. Jadi dapat memfasilitasi pejalan kaki," katanya saat dihubungi, Sabtu (2/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Dia menjelaskan, usulan tersebut sempat dibahas dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi D pada pertemuan perdana mereka membahas Rancangan kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rabu (30/10) lalu.
Diketahui Dinas Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun 2020 dengan total sebesar Rp4,1 triliun. Namun setelah melewati tahapan pemaparan perdana bersama Komisi D, akhirnya anggaran tersebut mengalami pengurangan untuk efisiensi sebesar Rp3,9 triliun.
"Pengurangan dari Dinas Bina Marga secara rinci Rp257 miliar, tapi kita juga belum tahu angka akhir pastinya," ujarnya.
Hari menerangkan, pihaknya akan kembali melakukan pembahasan anggaran namun menunggu Komisi D selesai dengan SKPD lainnya.
"Masih tunggu Dinas LH, kita tunggu panggilan saja. Hari Minggu pun tetap bisa, kita siap bahas," tutupnya.
Baca juga:
Anies Bakal Upgrade E-Budgeting, Masyarakat Bisa Beri Komentar
Anies Kaget Dua Anak Buahnya Mundur
Polemik Anggaran Janggal RAPBD DKI 2020 Berujung Mundurnya Satu Per Satu Kepala Dinas
Anggaran Janggal RAPBD DKI, Mendagri Tito Tak Mau Intervensi
Setelah Kadis Pariwisata, Kepala Bappeda Mengundurkan Diri Karena Polemik APBD DKI
Dari Rp50 Juta, Gaji Eks Kadis Pariwisata DKI yang Jadi Staf Turun Jadi Rp15 Juta