Pemprov DKI Anggarkan Rp4,8 Miliar Subsidi BBM Kapal ke Kepulauan Seribu
Riza berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan subsidi tersebut, tarif transportasi umum TransJakarta dan angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu tidak naik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp4,8 miliar untuk angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu.
Bantuan subsidi angkutan kapal itu diberikan berbarengan dengan subsidi BBM sebesar Rp62,5 miliar kepada TransJakarta.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Apa saja komponen dalam jual beli BBM? Dalam jual beli BBM, lanjutnya, terdapat tiga komponen, yaitu Pajak PPN, PBBKB, dan Iuran BPH Migas. Ketiga komponen tersebut merupakan kontribusi para pelaku usaha kepada negara atas hasil pengelolaan kekayaan negara.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
"Kapal ke Kepulauan Seribu kami subsidi Rp4,8 miliar," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).
Dia berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan subsidi tersebut, tarif transportasi umum TransJakarta dan angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu tidak naik.
"Jadi Insya Allah kami bantu subsidi untuk transportasi agar membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Namun angkutan umum perkotaan (angkot) yang belum terintegrasi dengan JakLingko tidak mendapatkan subsidi sehingga tarif angkutan umum ikut menyesuaikan dengan harga BBM. Meski begitu, Pemprov DKI masih membahas opsi menambah angkot untuk mendapatkan subsidi.
Berdasarkan data dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan, jumlah angkutan umum mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit.
Sedangkan sisanya sekitar 2.100 unit mikrolet sudah terintegrasi dengan JakLingko dengan nama Mikrotrans.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, besaran usulan kenaikan tarif angkot reguler sebesar Rp1.000 sehingga menjadi Rp6.000.
"Untuk tarif reguler pagi ini saya sudah menerima rekomendasi DTKJ yang ditujukan ke Pak Gubernur itu ada usulan kenaikan Rp1.000," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo ketika menghadiri peresmian hunian DP Nol Rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9).
Usulan kenaikan tarif itu disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Gubernur DKI melalui Dinas Perhubungan DKI.
DTKJ terdiri atas Dinas Perhubungan, pakar transportasi, unsur operator angkutan umum, lembaga swadaya masyarakat bidang transportasi dan unsur Kepolisian.
"Mereka sudah melakukan pembahasan, rapat pleno dan itulah yang diusulkan dan keputusan itu akan ditetapkan dengan keputusan gubernur," kata Syafrin.
Syafrin menargetkan dalam minggu ini keputusan gubernur terkait kenaikan tarif angkot reguler itu akan diteken Gubernur Anies Baswedan.
(mdk/fik)