Pemprov DKI Minta Penyelenggara DWP Transparan Soal Laporan Keuangan
Pemprov DKI Minta Penyelenggara DWP Transparan Soal Laporan Keuangan. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir. Sebab, dirinya menilai pada tahun ini pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.
Pemprov DKI Jakarta meminta kepada penyelenggara Djakarta Warehouse Projects (DWP) untuk memberikan laporan keuangan hasil penjualan tiket, makanan dan minuman secara transparan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Sebab, dengan transparan nantinya pendapatan pajak yang dihasilkan dari acara itu akan terserap secara maksimal.
"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter, Jumat (13/12).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
Berdasarkan pengalaman pada tahun 2017 lalu dari penyelenggaraan DWP, Pemprov DKI mendapatkan keuntungan pajak sebesar Rp 10 miliar. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir. Sebab, dirinya menilai pada tahun ini pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.
"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp 30 miliar selama 3 hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp 20 miliar," katanya.
Pantau Kegiatan
Lebih lanjut ia meminta kepada Kepala (BPRD) Faisal Syafruddin, agar menginstruksikan kepada bawahannya untuk menempatkan petugas di acara tersebut. Sehingga, setiap harinya bisa memantau laporan keuangan dari kegiatan DWP yang akan digelar pada 13 hingga 15 Desember 2019, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu. Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak," pungkasnya.