Pemprov DKI tetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973
Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3.940.973. Besaran UMP naik sekitar Rp 300.000 dibanding tahun lalu sebesar Rp 3.648,035.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3.940.973. Besaran UMP naik sekitar Rp 300.000 dibanding tahun lalu sebesar Rp 3.648,035.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta yakni Sekda Saefullah, Kamis (1/11). "Besar UMP 2019 Rp 3.940.973," katanya di Balai Kota Jakarta.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
"Naik 8,03 persen sesuai PP 78," tambahnya.
Pengumuman dilakukan Saefullah lantaran Anies Baswedan sedang melakukan kunjungan kerja ke Argentina.
Sebelumnya, Anies Baswedan menjanjikan kenaikan UMP dan subsidi pemerintah lewat kartu pekerja. Anies mengatakan, apabila UMP nanti tidak sesuai ekspektasi buruh, maka Pemprov telah menyiapkan solusi yakni dengan cara meringankan biaya hidup di Jakarta.
Kartu pekerja memfasilitasi buruh naik bus Transjakarta gratis dan subsidi pangan.
"Persoalannya bukan ekspektasi, persoalan bagaimana para pekerja di Jakarta yang menghadapi biaya hidup tinggi bisa diringankan kembali, cara meringankan ada dua. Satu dengan meningkatkan pendapatan, dua dengan mengurangi pengeluaran. Yang kami lakukan untuk mengurangi pengeluaran sehingga UMP yang baru dengan tambahan, dikurangi pengeluaran itu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/10).
Anies juga menjanjikan pekerja yang bergaji UMP sampai di atas UMP 10 persen dapat menyicil rusun DP Rp 0. Rusun DP Rp 0 hanya bisa dinikmati pekerja yang berpenghasilan Rp 4-7 juta.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov Kaltim tetapkan UMP 2019 Rp 2.747.561
Naik 8 persen, UMP Jabar 2019 Rp 1.668.372,82
Jelang penetapan UMP DKI 2019, buruh minta Anies Baswedan tepati janji kampanye
Ingin lahirkan kebijakan ketenagakerjaan zaman now, Sandi nilai UU 13 perlu direvisi
Kemnaker belum terima usulan UMP 2019 tiap daerah
Ini solusi Anies jika kenaikan UMP tak sesuai ekspektasi buruh