Penyebab RAPBD DKI 2019 Sempat Defisit Rp 16 Triliun
Salah satu yang paling banyak mengalami pengurangan adalah penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD DKI. Jakpro misalnya, semula mengajukan Rp 2,3 triliun akhirnya dipangkas dan diketok palu hingga menjadi Rp 700 miliar.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pengeluaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 mulanya Rp 87 triliun. Namun, sempat membengkak jadi Rp 103 triliun karena berbagai masukan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama komisi-komisi di DPRD DKI.
Hal tersebut membuat Rancangan APBD DKI sempat diperkirakan defisit hingga Rp 16 triliun.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Kemarin sempat defisit sampai Rp 16 triliun, sekarang sudah dikurang-kurangi dan masih pembahasan lagi," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Selasa (27/11).
Salah satu yang paling banyak mengalami pengurangan adalah penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD DKI. Jakpro misalnya, semula mengajukan Rp 2,3 triliun akhirnya dipangkas dan diketok palu hingga menjadi Rp 700 miliar.
Menurut Saefullah, dengan ada pemangkasan-pemangkasan pos anggaran, maka perkiraan semula RAPAN DKI Jakarta 2019 akan defisit Rp 16 triliun tidak terjadi.
"Kita usahakan tidak, kita masih seimbangkan," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemangkasan guyuran modal ke Jakpro belum final.
"Begini ini masih berjalan, bahkan kemarin pun ada yang tanya belum (fix). Saya tidak mau mengomentari proses sampai sepenuhnya selesai supaya tidak mengganggu pembicaraan. Masih berjalan kok, kalau selama belum final masih ada kemungkinan perubahan," katanya
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M.Taufik meminta agar Banggar mencoret usulan Jakpro membeli lahan eks Kedubes Inggris sebesar Rp 500 miliar. Menurutnya, rencana pembelian itu sudah berjalan beberapa tahun lalu dan selalu gagal. Sehingga menyebabkan APBD DKI Jakarta tidak optimal.
"Pembelian ini tahun lalu gagal-gagal terus, sekarang buat apa? Dicoret saja kita masih defisit," kata Taufik.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Gebrak Meja dan Adu Mulut antara Pimpinan DPRD DKI Warnai Pembahasan APBD 2019
Pemprov DKI Optimis Penyerapan APBD 2018 di Atas 90 Persen
Tak Persoalkan Pansus DPRD, Anies Juga Segera Periksa Penyerapan Anggaran di BUMD
Sekda Akan Lapor Anies Soal Pansus PMD di DPRD DKI
DPRD DKI Bentuk Pansus Selidiki Realokasi Anggaran di BUMD
Penjelasan Anies Terkait Rendahnya Serapan Anggaran