Penyerapan APBD DKI Tak Mencapai Target, PDIP Salahkan Anies Baswedan
Adapun beberapa kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya penyerapan anggaran seperti, menetapkan pejabat menjadi pelaksana tugas atau Plt serta adanya rotasi pejabat eselon II.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara mengenai pencapaian serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 yang meleset dari target dan hanya mencapai 82,03 persen.
Padahal Pemprov DKI memiliki target penyerapan anggaran 2018 sebesar 87 persen. Karena itu, Gembong menilai, tak tercapainya target diakibatkan dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Adapun beberapa kebijakan yang menyebabkan tidak tercapainya penyerapan anggaran seperti, menetapkan pejabat menjadi pelaksana tugas atau Plt serta adanya rotasi pejabat eselon II.
"Walaupun bolak-balik, Gubernur selalu menyampaikan bahwa Plt itu diberikan kewenangan penuh sama seperti definitif, tapi dalam konteks pelaksanaan di lapangan, faktanya, kan enggak seperti itu juga," kata Gembong saat dihubungi di Jakatta, Rabu (2/1).
Dia juga menyebut Plt dalam melaksanakan tugasnya masih ragu dalam mengeksekusi anggaran yang ada. Tak hanya itu, Gembong menegaskan, perencanaan SKPD masih sangat lemah.
"Kalau perencanaan mateng pasti akan dilakukan eksekusi karena lemah maka terjadi seperti sekarang," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menyebutkan hingga akhir Desember 2018, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai target 82,03 persen.
"Jadi Alhamdulillah, serapan kita seperti target 82 persen. Jadi berdasarkan data APBD 2018 itu sebesar 83,26 triliun kemudian realisasi penerimaannya per tadi malam itu sebesar Rp 61,29 triliun atau 93,14 persen," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (1/1).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov DKI Klaim Serapan APBD 2018 Capai 82 persen
Penyerapan APBD DKI 2018 Baru 77 Persen
DPRD DKI Naikkan Modal Dasar Tiga BUMD
RAPBD DKI 2019 Diketok Rp 89,08 Triliun
Dana Bantuan Parpol di DKI Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp 10,6 Miliar
Penyebab RAPBD DKI 2019 Sempat Defisit Rp 16 Triliun