PKS Pasrahkan Pemilihan Wagub DKI pada Pimpinan Dewan
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengaku pasrah dengan terus molornya Rapimgab dan berpotensi membuat mundur paripurna.
Hampir satu tahun pemerintahan DKI Jakarta tanpa Wakil Gubernur. Semenjak Sandiaga Uno meninggalkan kursi DKI 2 pada Agustus lalu, hingga saat ini pembahasan wagub di DPRD DKI seolah mandek.
Saat ini, rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk penentuan tata tertib (Tatib) saja belum juga jadi dilakukan. Setidaknya sudah tiga kali rapimgab mundur. Alasannya masih sama, tidak ada kuorum.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
Sedangkan, rapat paripurna yang ditargetkan pada 22 Juli semakin dekat. Sementara paripurna harus didahului dengan rapimgab.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengaku pasrah dengan terus molornya Rapimgab dan berpotensi membuat mundur paripurna.
Menurutnya, saat ini bola berada di tangan pimpinan DPRD, mau atau t tidak mempercepat proses pemilihan wagub.
"Sekarang (semua) di tangan pimpinan," kata Suhaimi pada Liputan6.com, Kamis (18/7).
Suhaimi mengaku tidak berdiam diri dengan terus molornya proses pemilihan wagub. Seperti usai Rapimgab molor pada Rabu kemarin, ia mengaku langsung mendatangi ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
"Cuma kita terakhir belum jadi. Jadi bagusnya kita bertanya ke pimpinan langsung. Saat tidak jadi (Rapimgab) saya langsung ke lantai 10 (ruangan Prasetio). Tapi beliau sedang tidak ada," ucapnya
Berbagai lobi juga sudah dilakukan PKS. Menurutnya, pendekatan dengan berbagai fraksi sudah lama dilakukan, saat ini saatnya pimpinan Dewan turun tangan untuk mempercepat semua proses.
"Kalau tidak ada pimpinan otomatis tidak jadi," katanya
"Kami berharap (paripurna) tetap on time. Kalaupun mundur jadi 23 Juli," katanya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Baca juga:
Mendagri Soal Wagub DKI Masih Kosong: Bukan Salah Anies Baswedan
PDIP DKI Yakin Pemilihan Wagub Selesai di Periode DPRD 2014-2019
Pemilihan Wagub DKI Jakarta Terancam Diundur
Rian Ernest Soal Dipolisikan Demokrat: Harusnya DPRD DKI Berterima Kasih
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Polisikan Rian Ernest
M Taufik Minta PSI Buktikan Tudingan soal Politik Uang di Pemilihan Wagub