Proyek monorail masih terkendala bisnis plan dan properti

Setelah masalah bisnis plan dan properti rampung, Jokowi akan serahkan kepada Ahok.

Pembangunan monorail yang dilakukan PT Jakarta Monorail (JM) masih belum dapat dilanjutkan. Sebab sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum menyetujui bisnis plan. Selain itu masih ada permasalahan properti.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bisnis plan dari PT JM pernah ditolak dan kini masih belum ada data baru masuk. Selain itu, permasalahan properti juga menjadi kendala dalam kelanjutan pembangunannya.

"Karena data itung-itungannya belum masuk ke kita. Itung-itungan masalah properti. Ada permintaan sekitar 2.000 meter persegi atau dua hektare yang harus dihitung memungkinkan apa enggak," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/4).

Ia menambahkan, permasalahan administrasi untuk pembangunan monorail akan diserahkan kepada wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun hal itu baru akan dilakukan jika bisnis plan dan persyaratan pembangunan sudah dapat terpenuhi.

"Kalau memungkinkan berarti itungannya masuk enggak. Lalu dokumentasi-dokumentasi dan aturan yang mendukung. Yang menyiapkan itu pak wagub," tegas Jokowi.

Mengenai bisnis plan, Jokowi mencontohkan pembangunan Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dengan luas 1,4 hektar, terminal itu dilengkapi dengan lahan komersil. Sehingga harus jelas perhitungannya.

"Kampung melayu itu ada 1,4 hektar. Selain dibangun terminal, diatasnya dibangun juga properti yang komersial. Nah itu kan ada itung-itungannya seperti apa. Semua dihitung. Ini kan ada puluhan titik," tutup mantan wali kota Solo ini.