PSI Desak Pemprov DKI Sisir Ulang Usulan Anggaran Sebelum Masuk Rapat Banggar
Ada beragam kegiatan yang dianggap PSI sebagai pemborosan seperti pembangunan lima pos pemadam kebakaran, penyelenggaraan formula-E, dan honorarium terhadap TGUPP.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mendesak eksekutif melakukan penyisiran ulang dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020 sebelum masuk ke rapat Badan Anggaran. Desakan itu diutarakan karena adanya potensi pemborosan kegiatan oleh eksekutif di saat keuangan provinsi mengalami defisit.
Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, dalam konferensi pers mengatakan adanya potensi pemborosan terlihat dari usulan mata anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
"Kami melihat adanya potensi-potensi pemborosan di tengah proyeksi pendapatan yang kurang tepat," kata Idris, Jakarta, Rabu (13/11).
Ada beragam kegiatan yang dianggap PSI sebagai pemborosan seperti pembangunan lima pos pemadam kebakaran, penyelenggaraan formula-E, dan honorarium terhadap TGUPP.
Dikatakan pemborosan, karena Idris menganggap kegiatan tersebut tidak masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), tujuan dan dampak dari kegiatan tersebut tidak sepadan dari pengeluaran. Ia bahkan menyitir peribahasa besar pasak dari pada tiang.
"Sesuatu yang kinerjanya tidak baik kenapa anggarannya ditambahkan," kata dia.
Dalam pemaparannya, Idris juga mengatakan defisit Jakarta mencapai Rp10,7 triliun dengan rincian dari pendapatan, target pajak APBD 2020 Rp49,5 triliun namun hanya terealisasi para 2019 sebesar Rp40,2 triliun.
Berdasarkan hitungan internal PSI, kata Idris, target realisasi pajak 2020 hanya menembus Rp43,7 triliun.
"Jadi di sini defisit pajak Rp5,8 triliun," tukasnya.
Sementara dari sisi belanja, anggaran yang diprediksi disepakati bersama DPRD sebesar Rp94,3 triliun. Jumlah ini, menurut Idris menghasilkan defisit Rp4,9 triliun
"Seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aplikasi menghitung proyeksi pajak dan diharapkan dapat dipaparkan di DPRD," jelasnya.
Baca juga:
Pembebasan 118 Lahan Normalisasi Ciliwung Batal, DKI Klaim Ada Kegiatan Prioritas
Jokowi Soal Polemik Anggaran DKI: Kalau Ada yang Keliru, Diingatkan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh 2020 Dipangkas Rp8 Miliar
Rancangan Anggaran Trotoar pada 2020 Dipangkas Rp204 M
William Aditya Sebut Pemeriksaan oleh BK DPRD Berlangsung Sejuk
Pemprov DKI Adopsi Saringan Sampah Otomatis dari Australia
13 Tahun Tertunda, Anggaran Saringan Sampah Disetujui Rp197 Miliar