PSI: Kasus Korupsi Rumah DP Nol Rupiah Jadi Momen Pemberantasan Mafia Tanah di DKI
Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP Nol Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah. Menyikapi langkah KPK tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan dan harapan agar kasus korupsi ini dapat dibongkar sampai ke akarnya.
“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktik mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” kata Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
Dia mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp 3,3 triliun. Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.
“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar Rupiah,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp 150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.
Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan Rupiah, namun selama 3 tahun Anies Baswedan menjabat realisasi ketersediaan hunian DP 0 Rupiah untuk masyarakat hanya di bawah 1 persen dari target.
“Kenapa seolah program DP 0 Rupiah hanya menjadi ajang beli tanah saja, sementara realisasi perumahan untuk masyarakat sendiri tidak ada kejelasan?” tanya Eneng.
Menurutnya, praktik koruptif dalam pembelian tanah menggunakan APBD akan terhindarkan jika pembahasan dilakukan secara rinci dan terbuka. Terbongkarnya korupsi ratusan miliar di DKI adalah bukti bahwa selama ini perencanaan dan penggunaan keuangan di DKI masih sarat kepentingan dan perilaku koruptif.
“Kami sudah pernah ingatkan soal perencanaan anggaran harus transparan dan akuntabel. Kasus yang sedang diusut KPK ini menjadi bukti yang tidak terelakan atas kritik yang selama ini PSI layangkan kepada Pemprov DKI. Kami harap dengan masuknya KPK, bisa mengungkap dua hal sekaligus, yaitu membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi,” tutup Eneng.
Baca juga:
Firli Tegaskan KPK Tak Pandang Bulu Usut Kasus Korupsi Pembelian Lahan di Jakarta
DPRD DKI akan Minta Klarifikasi Sarana Jaya Buntut Kasus Pengadaan Lahan
Soal Korupsi DP Rumah 0 Rupiah, Wagub Sebut Anies Tak Urus Masalah Teknis
Ini Lahan untuk Rumah DP Nol Rupiah yang Pengadaannya Dikorupsi
Periksa Enam Saksi, KPK Dalami Pembelian Tanah untuk Program Rumah DP Nol Rupiah