Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan
Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan. Bila dalam satu kelurahan terdapat sejumlah RW yang perlu di tata, Suharyanti menyatakan hanya tenaga fasilitator dan surveyor saja.
Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Suharyanti menyatakan anggaran Rp 556 juta untuk kegiatan community action plan (CAP) dalam penataan kampung kumuh setiap rukun warga (RW) untuk membayar konsultan. Dia menyebut anggaran ratusan juga itu guna membayar konsultan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli.
"Tenaga ahli yang kita gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," kata Suharyanti saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
Konsultan itu, kata dia, pekerjaannya untuk mengkaji kehidupan masyarakat selama 24 jam untuk mencari aspirasi mereka dalam perbaikan lingkungan setempat. Bila dalam satu kelurahan terdapat sejumlah RW yang perlu di tata, Suharyanti menyatakan hanya tenaga fasilitator dan surveyor saja.
"Karena banyaknya RW itu juga kami tambahkan surveyor, karena satu surveyor untuk lima RW itu enggak mungkin, mengingat waktunya juga kan empat bulan ya kemarin untuk surveyor," ucapnya.
Dari CAP ini akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP) atau pengerjaan fisik kampung.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS untuk APBD 2020.
Yuke menilai anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.
"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa' tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" ucap Yuke.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)