Sekda DKI: APBD 2020 Diunggah Setelah Ada Kesepakatan di Banggar DPRD
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah enggan berkutat dengan polemik desakan beberapa pihak mengunggah usulan mata anggaran ke sistem e-budgeting. Ia mengatakan, anggaran akan diunggah usai ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah enggan berkutat dengan polemik desakan beberapa pihak mengunggah usulan mata anggaran ke sistem e-budgeting. Ia mengatakan, anggaran akan diunggah usai ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Pelaksanaan rapat di Banggar, dikatakan Saefullah, masih menunggu pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 selesai di beberapa komisi. Hingga pekan ini masih tersisa rapat di komisi B dan D.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana cara Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini pun sudah melihat secara langsung proses pembuatan rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada Jumat (1/9).PT AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup). Tidak hanya itu saja, pihak AHM juga kooperatif dalam kasus ini.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.
"Setelah ini disepakati nominalnya baru Gubernur atau saya membuat surat edaran kepada SKPD untuk melakukan input atas komponen-komponen," ujar Saefullah, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/11).
Ia menjelaskan, pembahasan di Banggar sama halnya saat pembahasan KUA-PPAS antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan komisi di DPRD, menyisir kembali segala anggaran yang disepakati sebelumnya.
Untuk itu, belajar dari peristiwa kontroversial sebelumnya, Saefullah mengingatkan seluruh Kepala SKPD tidak berulah lagi memasukkan kegiatan dalam penggunaan anggaran.
Sembari berceletuk, Saefullah tuntut seluruh bawahannya memelototi usulan anggaran yang diajukan saat rapat Banggar.
"Semoga dengan kejadian kemarin, semua SKPD bisa melek untuk pelototi, dilihatin jangan sampai ada yang aneh-aneh," tukasnya.
Banyak Anggaran Janggal
Usulan APBD DKI Jakarta 2020 menjadi perbincangan dan sorotan masyarakat setelah banyaknya temuan anggaran fantastis dan dianggap tidak rasional. Seperti pengadaan ballpoint senilai Rp124 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
Selain anggaran ballpoint, ada pula anggaran untuk 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar yang diusulkan Dinas Pendidikan. Beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar yang diusulkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Publik juga dihebohkan dengan rancangan anggaran DKI untuk tahun 2020 terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar lima influencer luar negeri guna mempromosikan pariwisata Ibu Kota kepada warganet yang menjadi pengikutnya di media sosial. Namun karena menuai polemik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memutuskan mencoret anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Ada pula usulan anggaran pembelian lem aibon oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah di Jakarta Barat senilai Rp82 miliar.
(mdk/bal)