Selama Tak Langgar Aturan, PKS Persilakan Anggota DPRD DKI Gadaikan SK
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Suhaimi mengatakan, menggadaikan SK merupakan hak masing-masing anggota. Sehingga, dia menambahkan, partai tidak dapat mengambil sikap tegas.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempermasalahkan jika anggotanya di DPRD DKI Jakarta menggadaikan Surat Ketetapan (SK) pengangkatan mereka. Selama mereka tidak melanggar aturan.
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Suhaimi mengatakan, menggadaikan SK merupakan hak masing-masing anggota. Sehingga, dia menambahkan, partai tidak dapat mengambil sikap tegas.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
"Itu hak masing-masing anggota untuk mengambil sikap. Yang penting asas manfaat, asas bisnis, asas profesional dan tidak ada aturan yang dilanggar," katanya kepada merdeka.com, Kamis (19/9).
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Jakarta, Herry Djufraini mengatakan, kredit diberikan lantaran gaji anggota DPRD DKI melalui Bank DKI. Syarat yang diberikan kepada anggota legislatif tersebut tidak berbeda dengan nasabah lainnya.
"Sudah ada beberapa anggota dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit di Bank DKI," katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (19/9).
Meski tidak secara gamblang menyebutkan jumlahnya, dia mengungkapkan, ada sekitar 10 hingga 20 orang yang sudah menerima fasilitas itu dengan jumlah besaran kredit multiguna.
"Ya kira-kira demikian (jumlahnya). Untuk jumlah fasilitas yang diterima tentu berbeda-beda. Yang lain sedang proses," ujarnya.
Proses fasilitas kredit ini, Herry menjelaskan, sama dengan proses pengajuan kredit pada umumnya. "Artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur. Sama saja seperti kredit pada umumnya," terangnya.
Praktik menjaminkan (menggadaikan) SK anggota DPRD DKI Jakarta selain di Jakarta juga terjadi di banyak daerah. Mereka menggadaikan SK mereka itu tak lama setelah dilantik.
Beragam alasan para wakil rakyat tersebut meminjam uang dengan menggadaikan SK. Salah satunya, untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye.
Baca juga:
Dua Partai Belum Serahkan Nama Pimpinan, DPRD DKI Beri Perpanjangan Waktu
Gerindra DKI Tak Masalah Anggota DPRD Ajukan Kredit Gunakan SK Pengangkatan
Belasan Anggota DPRD Gadaikan SK Pengangkatan ke Bank DKI
Demokrat Tunggu Keputusan SBY Soal Pimpinan DPRD DKI Jakarta
DPD PDIP Siapkan 3 Nama Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta, DPP Belum Putuskan
Demokrat dan PDIP Masih Belum Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI
PSI Minta Anies Laporkan Hasil Kerja TGUPP