Sempat dicoret, Pemprov DKI kembali anggarkan pembangunan 3 Rusun
Adapun anggaran pembangunan tiga unit rusun senilai Rp 712 miliar itu dicoret dalam pembahasan APBDP 2018 karena tidak dapat dibangun dalam satu tahun anggaran. Anggaran itu dialihkan untuk pembebasan lahan.
Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan untuk pembangunan tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada APBD 2019. Padahal sebelumnya, pembangunan tiga rusun sempat batal di penganggaran APBDP 2018 kemarin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tiga rusun yang akan dibangun yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng; Rusun PIK Pulogadung; dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana Pemprov DKI memfasilitasi perpindahan warga ke Rusun Nagrak? Diketahui, perpindahan warga ke Rusun Nagrak difasilitasi oleh Aparatur Kewilayahan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Dia mengungkapkan, rencana pembangunan tiga rusun ini akan menggunakan skema multiyears atau tahun jamak. "Iya, dianggarkan lagi (APBD 2019), tiga lokasi yang kemarin kami matikan," ujar Meli di Balai Kota DKI, Selasa (2/10).
Meli mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pembongkaran terhadap bangunan lama Rusun Karang Anyar. Mengingat bangunan itu telah dihapus dari aset Pemprov DKI Jakarta oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI.
"Yang Karang Anyar, September ini sudah mulai melakukan pembongkaran oleh BPAD. Proses (penghapusan aset) itu sudah, tinggal pembongkaran bangunannya dilaksanakan oleh BPAD," jelasnya.
Adapun anggaran pembangunan tiga unit rusun senilai Rp 712 miliar itu dicoret dalam pembahasan APBDP 2018 karena tidak dapat dibangun dalam satu tahun anggaran. Anggaran itu dialihkan untuk pembebasan lahan.
"Rp 712 miliar itu DPRD minta untuk dimasukkan ke pembebasan lahan," tutupnya.
Baca juga:
APBD Perubahan 2018 DKI Jakarta disahkan sebesar Rp 83,2 Triliun
APBD Perubahan DKI Jakarta naik jadi Rp 83,26 triliun, ini rinciannya
Anies belum sepakati APBD-P 2018, DPRD tolak beri modal ke BUMD
Anies sayangkan DPRD DKI coret suntikan modal untuk PAM Jaya
Muncul tiba-tiba, anggaran nikah masal Rp 566 juta dicoret DPRD DKI
Ketua DPRD soal PAM Jaya minta tambah PMD: Saya tidak mau tanda tangan