Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit. Masrokhan menambahkan bahwa jumlah panti di DKI saat ini ada 22 unit. Jumlah penghuninya sekitar 6.870 warga binaan sosial. Sehingga butuh biaya tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.
Memasuki pekan kedua Desember 2016, penyerapan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta saat ini sudah mencapai 90 persen. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga 95 persen di akhir tahun nanti.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan bahwa penyerapan anggaran 90 persen dengan nilai Rp 400 miliar ini sebagian besar dipakai untuk belanja langsung penyediaan makanan/minuman untuk warga panti sosial dan pembayaran telepon, air, listrik dan internet (TALI).
"Sampai hari ini penyerapan anggaran kita sudah mencapai 90 persen dari total anggaran Rp 400 miliar. Anggaran kita memang kecil sehingga penyerapannya sudah tinggi," kata Masrokhan, Kamis (13/12).
Masrokhan menambahkan bahwa jumlah panti di DKI saat ini ada 22 unit. Jumlah penghuninya sekitar 6.870 warga binaan sosial. Sehingga butuh biaya tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.
"Angka tersebut merupakan angka pasti, di luar dari penambahan yang setiap minggunya sekitar 4-5 orang penderita psikotik," tandasnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Baca juga:
Blak-blakan Sumarsono soal APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Jawab tudingan BW, Sumarsono persilakan KPK periksa korupsi di DKI
Akhir tahun, penyerapan anggaran Dinas Tata Air DKI baru 46 persen
Ahok pasrah RAPBD DKI 2017 diotak atik Sumarsono
Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan