Sulit verifikasi KTP, Ahok diprediksi bakal maju lewat parpol

Satu juta KTP dukungan Ahok tersebut masih harus diverifikasi faktual oleh KPU

Teman Ahok mengklaim telah mengumpulkan satu juta KTP untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Namun demikian, satu juta KTP tersebut masih harus divalidasi atau diverifikasi faktual oleh KPU.

Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing menyarankan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik. Jalur partai dianggap lebih mudah dan sebaiknya Ahok mundur dari pencalonan gubernur dari jalur independen.

"Ini suatu fenomenan jika dilihat, dia diperebutkan, Ahok seharusnya konsisten maju dari jalur independen, jika negarawan konsisten, jangan pindah kiri kanan, berjuang disitu. Kalau dia tidak calon, maka nama dia akan harum, monumental seperti Nelson Mandela," kata Emrus, Jakarta, Kamis (23/6).

Menurutnya, jika validasi KTP sulit dilakukan, maka jalan terbaik yang ditempuh Ahok adalah mencalonkan diri dari jalur partai politik.

"Dari jalur partai, itu istilah dipakai publik jalur tol," ujarnya.

Meskipun begitu dia menyarankan agar Ahok konsisten untuk maju dari jalur independen. Kalaupun dukungan KTP tidak mencukupi sebaiknya Ahok mundur dari pencalonan gubernur.

"Artinya sebagai pemimpin dia tahu kapan mundur, kapan maju, kapan mengundurkan diri. Nama harum lebih baik dari sebuah jabatan," tegasnya.

Menurut dia, akan sulit untuk melakukan validasi satu juta dukungan KTP untuk Ahok.

"Kalau melihat teman Ahok mengaku dibayar, susah untuk melakukan validasi KTP selama 3 hari itu. Berangkat dari situ amat sulit validasi data 500 KTP sekian," ujar Emrus.

Sebelumnya, sejumlah mantan relawan Teman Ahok mengungkapkan, dalam mengumpulkan KTP dukungan mereka dibayar sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta per bulan. Sistem kerja mereka dibagi perwilayah dengan target masing-masing.