Sumarsono tegaskan tak ada deal-dealan dengan DPRD saat susun APBD
Sumarsono tegaskan tak ada deal-dealan dengan DPRD saat susun APBD. Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, membantah ada anggaran titipan dari DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai anggota DPRD mereka berhak mengajukan atau memberikan masukan terkait anggaran dalam APBD 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, membantah adanya anggaran titipan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai anggota DPRD mereka berhak mengajukan atau memberikan masukan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam APBD 2017.
Selain itu, Sumarsono juga menegaskan APBD yang telah disetujui Pemprov dan DPRD tidak serta merta lolos karena harus melalui tahapan evaluasi dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sehingga hal itu menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam penyusunan APBD.
"Tidak ada deal-deal. Kalau saya secara umum kebijakan apa yang dibuat oleh gubernur petahana silakan lanjutkan kalau DPRD ada aspirasi hanya masukan saja, toh nanti kalau melanggar atau tidak sesuai masih ada koreksi dari Kemendagri," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/12).
Sebagai seorang Plt Gubernur, Sumarsono mengaku tidak bisa memeriksa detail satu per satu APBD DKI yang dipatok sebesar Rp 70,19 triliun tersebut. Dia memercayakan seluruh pemeriksaan anggaran tersebut kepada staf yang dianggap lebih tahu menahu, seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Bappeda.
"Jangan kami yang koreksi terlalu detil. Karena yang bisa mengatakan iya dan tidak adalah Kemendagri. Kalau kami bilang tidak dan DPRD iya, kan deadlock, lebih baik cantumkan saja toh ini kan belum jadi anggaran tapi masih usulan," jelasnya.
Seperti diketahui, Kemendagri telah mencoret beberapa anggaran yang diusulkan dalam APBD 2017 DKI Jakarta, di antaranya dana untuk sopir pribadi para anggota DPRD sebesar Rp 4 miliar karena tidak memiliki payung hukum serta anggaran untuk rehab kolam ikan di Gedung DPRD yang dianggarkan sebesar Rp 579 juta.
Baca juga:
Kemendagri coret gaji sopir pribadi & renovasi kolam dari APBD DKI
Pemprov DKI dan DPRD gelar rapat bahas evaluasi APBD 2017
Ahok khawatir banyak program titipan di APBD DKI 2017
Ahok sindir Sumarsono: Beliau udah nggak dipanggil plt tapi gubernur
Sekwan sebut anggaran DPRD DKI naik karena BPJS dan UMP
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut: