Supaya pakai APBD, Ahok akan ambil alih pengelolaan PDS HB Jassin

"Kalau sekarang kan capek masih pakai uang operasional saya gajinya," kata Ahok

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil alih pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. Harapanya agar lembaga yang sudah berdiri sejak 40 tahun lalu itu dapat dibiayai menggunakan APBD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, pengelolaan lembaga arsip ini akan berada di bawah kewenangan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI. Walaupun diambil alih, pegawainya tetap sama, dengan gaji yang biasanya diberikan dari dana operasional gubernur.

"Kita sudah suruh badan arsip perpustakaan untuk ketemu, untuk kita ambil nanti pegawainya kita pindah kerjakan jadi pakai APBD. Kalau sekarang kan capek masih pakai uang operasional saya gajinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, pengelolaan PDS HB Jassin menjadi carut marut karena dirinya enggan memberikan dana hibah. Alasannya karena ada aturan yang membuat dana hibah digelontorkan terus menerus. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Sebelumnya, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang berniat maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, melanjutkan safari politiknya dalam bidang seni budaya.

Setelah mendatangi dan mendengar keluhan pengurus Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, beberapa waktu lalu, kali ini Rizal menyambangi lembaga arsip film nasional Sinematek Indonesia di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

Dalam kunjungan kali ini, Rizal juga mendengar keluh kesah pengurus Sinematek Indonesia, yang mengaku tidak pernah mendapat kucuran dana dari Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Rizal, sudah selayaknya Pemprov DKI membantu pemeliharaan warisan seni budaya.

"Kegiatan Sinematek ini seharusnya didukung oleh Pemprov DKI Jakarta, karena kegiatan maintenance, perawatan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ujar Rizal.

"Sebetulnya Jakarta punya kemampuan. Ini provinsi yang paling kaya di seluruh Indonesia. Pendapatannya tiap tahun mencapai Rp 73 triliun. Itu banyak yang bocor. Kalau dibenahin bisa sampai Rp 100 triliun," bilang Rizal.

Menurut Rizal, dengan uang sebanyak itu seharusnya tidak sulit bagi Pemprov DKI untuk membantu kegiatan Sinematek Indonesia.