TGUPP, dari tempat buangan SKPD jadi lokasi singgah tim pemenangan
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, perubahan paradigma adanya TGUPP terjadi pada masa kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan itu. Karena ada beberapa anggota TGUPP yang merupakan tim sukses pada Pilkada DKI 2017 silam.
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pertama kali dibentuk pada era Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. TGUPP sempat mendapatkan gelar tim 'buangan' mantan kepala dinas kala itu. Pasalnya ada tujuh mantan Kepala Dinas dan Kepala Badan DKI yang digabung menjadi satu dalam jabatan fungsional tersebut.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto yang menjadi Kepala TGUPP. Tim itu beranggotakan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informasi Masyarakat Sugiyanta, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Sosial Kian Kelana, dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta Zaenal Mussapa.
-
Siapa yang Anies Baswedan temui di UGM? Masa Depan Demokrasi di Tangan Anak Muda Pada Senin (9/9) Anies hadir di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pembicara dalam acara bertajuk "Demokrasi Dalam Genggaman, Kepemimpinan Anak Muda di Era Digital".
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa saja yang disampaikan Anies Baswedan saat berada di UGM? Dalam kesempatan itu, Anies mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara tersebut.Bagi Anies, undangan untuk berdialog dengan mahasiswa di banyak kampus merupakan hal yang penting. Menurutnya, di genggaman anak-anak mudalah masa depan demokrasi ditentukan."Lewat dunia digital, kalian telah menunjukkan peran nyata menjaga konstitusi, memperkuat demokrasi, dan mengamankan cita-cita reformasi," kata Anies dikutip dari Liputan6.com.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
Namun hal berbeda terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya tim yang semula hanya berisikan tujuh orang tersebut menjadi 51 orang. Bahkan, dia memasukkan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi. Di mana sebelumnya Bambang menjadi anggota tim sukses Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 silam.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, perubahan paradigma adanya TGUPP terjadi pada masa kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan itu. Karena ada beberapa anggota TGUPP yang merupakan tim sukses pada Pilkada DKI 2017 silam.
"Tetapi tempat buangan itu di era Anies, menjadi tempat tampungan bagi mereka yang pernah sakit hati selama ini ditekan Ahok, atau juga menampung 28 non PNS yang bisa saja adalah mantan timses atau teman," katanya kepada merdeka.com, Rabu (3/1).
Dia mengatakan, bukan merupakan kekeliruan saat Anies membentuk TGUPP seperti itu.Namun, kekhawatiran muncul kala TGUPP memiliki bentuk struktural selaiknya SKPD, padahal mereka tidak diisi oleh PNS DKI Jakarta. Robert mengingatkan, mantan Rektor Paramadina itu untuk lebih bijaksana sebelum mengolah masukan.
"Saya lihat TGUPP nantinya akan bekerja satu ruangan dengan gubernur, seperti teman diskusi, memberikan pandangan. Meskipun hanya menjadi teman diskusi, gubernur itu punya deputi lima orang, punya puluhan SKPD dia punya tim ahli, yang begini banyak sekali mudah-mudahan gubernur gak kebingungan," jelasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Agus mengatakan, TGUPP seharusnya menjadi lembaga fungsional bukan struktural seperti saat ini. Bahkan, dia mempertanyakan, mengapa Anies harus memasukkan pencegahan korupsi dalam TGUPP.
"Ngapain? Kan sudah ada KPK, Saber Pungli, Kejaksaan. Ngapain (TGUPP) ngurusin korupsi di DKI, kayaknya TGUPP jadi tempat memberikan balas budi untuk timses. Karena dulunya TGUPP untuk orang yang tidak bisa bekerja sama dengan gubernur karena mereka (PNS) tidak bisa dipecat," jelasnya.
Dia menyarankan, Anies untuk mengoreksi keberadaan TGUPP. Karena, Agus menilai, tidak perlu membentuk lembaga fungsional yang tugasnya telah dilakukan lembaga lain, terutama terkait keberadaan komite pencegahan korupsi.
"Gak usah ada (TGUPP). Kalau atasannya tidak korupsi lalu tegas maka bawahannya gak bakalan ada yang berani. Kalau gak bisa dibina yang lepaskan aja ke kejaksaan, kepolisian atau KPK," tutupnya.
Sebelumnya, Anies mengumumkan pembentukan komite baru bernama Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Komite ini merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Di mana Bambang menjadi ketua komite itu.
"Kami berdua berbahagia karena alhamdulillah perjalanan tahun 2018 diawali dengan mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota. Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota disusun sebagai bagian dari TGUPP," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).
Anggota Komite Pencegahan Korupsi yang diketuai Bambang iu adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.
Baca juga:
Ini penjelasan Sandiaga soal adanya juru ketik di TGUPP
Menunggu kerja nyata TGUPP bantu kerja Anies-Sandi di DKI
Dana TGUPP turun jadi Rp 19 M, Anies-Sandi dikritik tak cermat rancang anggaran
Selain gaji besar, Ketua TGUPP Anies-Sandiaga juga dapat mobil dinas
TGUPP mulai bekerja, ini gaji yang diterima tiap anggota setiap bulannya