Tina Toon Minta Anggota DPRD DKI Tolak Pin Emas Sekalian Jangan Ambil Gaji
Tina Toon Minta Anggota DPRD DKI Tolak Pin Emas Sekalian Jangan Ambil Gaji. Tina mengaku, selama hal itu tertera dalam peraturan, maka dia akan mengikutinya. Termasuk dengan pengadaan pin emas. Meski begitu, secara pribadi dia menganggap pengadaan itu memang harus dikaji ulang.
Anggota DPRD terpilih Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau lebih akrab disapa Tina Toon ikut angkat bicara soal polemik pin emas untuk anggota DPRD. Menurutnya, pin emas adalah simbol beban tanggung jawab wakil rakyat yang besar.
Selain itu, pin emas ini adalah hak dari para wakil rakyat yang sudah dianggarkan. Dengan sudah mendapatkan haknya, maka kewajiban harus dijalani.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
"Tetapi, kalau buat aku, di sini esensinya kita bekerja bersama dan untuk rakyat. Kalau ada yang mau mengembalikan hak dari pin emas, sekalian saja jangan ngambil pin, jangan ngambil gaji. Kerja bakti silakan," ungkap Tina di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8).
"Tetapi kalau kita mendapatkan hak kita, kita berkewajiban melaksanakan tugas kita lebih baik lagi," imbuhnya.
Tina mengaku, selama hal itu tertera dalam peraturan, maka dia akan mengikutinya. Termasuk dengan pengadaan pin emas. Meski begitu, secara pribadi dia menganggap pengadaan itu memang harus dikaji ulang.
"Apakah ini benar dibutuhkan. Karena ini kan masalah simbolis ya, ini kan ibaratnya kita dilantik menjadi wakil rakyat, secara simbolis, dikaji tuh apakah itu penting harus dari emas atau diganti dengan yang lain," tuturnya.
Seperti diketahui, 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan mendapatkan dua pin emas 24 karat seberat 5 gram dan 7 gram.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com