Tolak Anggaran Turap Kali Bantargebang, Taufik Ingatkan Anggota DPRD DKI Bisa Dibui
Ketua Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyoroti usulan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bantargebang mengenai turap kali di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp 5 miliar.
Ketua Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyoroti usulan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bantargebang mengenai turap kali di sekitar tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp5 miliar.
Taufik menyebut bila tidak hati-hati dalam penyetujuan anggaran turap kali di Bekasi dapat ancaman penjara. Hal tersebut disampaikannya saat rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
"Kalau disetujui bisa penjara itu pak. Ingat pak, ada 13 kali di Jakarta yang enggak bisa diapa-apain oleh Pemda DKI karena punya nasional. Begitu nanti yang ini dianggarkan, bisa diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kita," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).
Saat rapat, Politikus Gerindra itu juga mempertanyakan status kali yang akan di turap tersebut. Bila milik Pemkot Bekasi, Taufik meminta adanya alokasi anggaran.
Dia beralasan setiap pembelanjaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun turap yang dilakukan berbatasan langsung dengan lahan Kota Bekasi.
"Begitu bapak turap, lalu pertanggungjawaban Anda seperti apa? Kan mesti ada," ucapnya.
Sedangkan Kepala UPT Bantargebang, Asep Kuswanto menyebut status kali yang akan diturap yakni kali alam bukan saluran air.
"Hulunya ada di Bekasi pak," kata Asep.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Yusmada Faisal menyatakan pembangunan turap sebetulnya bisa saja dikerjakan. Akan tetapi harus menggunakan skema bantuan keuangan kepada Pemkot Bekasi.
"Sebetulnya bisa pak tapi harus ada perizinan, permintaan dari mereka atau bantuan keuangan," ucap Yusmada.
Karena takut menyalahi aturan, Taufik meminta pembatalan usulan anggaran itu. Sebab bila salah, kata dia hal tersebut dapat menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi soal administrasi keuangan ini pak, saya sebenarnya akuntan, nanti bapak bisa ditangkap KPK gara-gara itu," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
ICW Temukan Anggaran Aibon Rp126 M & Pulpen Rp678 M di KUA-PPAS
Rp 556 Juta untuk Kampung Kumuh, Sudin Perumahan DKI Sebut Buat Bayar Konsultan
Pemprov DKI Anggarkan Proyek Revitalisasi Trotoar Rp1,1 Triliun
Usulan RAPBD Janggal, Anies Diminta Tak Melulu Salahkan Bawahan & Sistem
Formappi Heran, Politikus PSI Bongkar Kejanggalan Anggaran Malah Dilaporkan