Tunjangan anggota DPRD DKI di APBD 2017 tembus Rp 12 miliar
Tunjangan anggota DPRD DKI di APBD 2017 tembus Rp 12 miliar. Anggaran tersebut untuk memenuhi tunjangan anggota dewan selama tiga bulan terakhir tahun ini. Kenaikan tunjangan mencakup tunjangan representasi, tunjangan reses, dan tunjangan komunikasi intensif.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan APBD-P 2017. Di dalamnya terdapat kenaikan tunjangan untuk seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhamad Yuliardi menyebutkan, besaran tunjangan untuk DPRD menyentuh angka Rp 12 miliar.
"(Rp 12 miliar) itu yang sesuai PP 18. (Untuk) tunjangan Komunikasi intensif, reses, dan transportasi. Untuk 101 anggota, Ketua dan wakil ketua kan beda," kata Yuliardi di Jakarta, Selasa (3/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang telah diraih oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Anggaran tersebut untuk memenuhi tunjangan anggota dewan selama tiga bulan terakhir tahun ini. Kenaikan tunjangan mencakup tunjangan representasi, tunjangan reses, dan tunjangan komunikasi intensif.
Untuk tunjangan transportasi, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memerintahkan untuk menarik mobil dinas dari seluruh anggota dewan. Terkait hal tersebut Yuliardi telah menyerahkan seluruhnya kepada Pemprov DKI. Paling tidak hal ini bisa diterapkan pada akhir Oktober.
"Nanti akan ada edaran maksimal akhir oktober, minggu ke empat Oktober. Karena kami akan melaksanakan tunjangan transportasi di November. Membayar uang tunjangan transportnya kan mulai November. Jadi sebelum 1 November sudah dikembalikan," ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyepakati tunjangan transportasi untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp 21,5 juta per tahun. Sebelumnya polemik Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) muncul lantaran Djarot enggan untuk menyetujuinya karena dinilai tak rasional dan nilainya fantastis.
Salah satu polemik APBD-P tersebut adalah masalah tunjangan transportasi anggota Dewan. Setelah melakukan koordinasi dan dibicarakan ulang, akhirnya APBD-P diteken oleh Djarot dalam Rapim, Senin (2/10) kemarin. Maka disepakati nilai untuk tunjangan transport harus senilai harga mobil di bawah 2500 cc.
Baca juga:
Teken APBD-P DKI 2017, Djarot tolak permintaan DPRD
DPRD DKI dapat tunjangan transportasi, mobil dinas ditarik dan dilelang
Tunjangan transportasi Rp 21,5 juta disetujui, DPRD DKI harus kembalikan mobil dinas
Anggaran fantastis DPRD DKI