Wagub DKI Soal Normalisasi Sungai: Sudah Didiskusikan dengan Kementerian PUPR

Terkendala Pembebasan Lahan

Riza mengatakan pembebasan lahan merupakan pekerjaan yang kompleks, lantaran surat-surat administrasi yang tumpang tindih. Itu sebabnya, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tidak dapat dieksekusi dengan cepat.

"Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah karena banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa, tumpang tindih, ada yang surat suratnya duplikat dan lain sebagainya," ucap Riza di Balai Kota, Selasa malam (2/11).

Politisi Gerindra itu pun mengakui masalah lahan di Jakarta merupakan masalah krusial, dan untuk mengatasinya perlu dilakukan secara bersama, tidak hanya dibebankan Pemprov DKI.

Warga Jakarta, kata Riza, dapat berperan aktif memvalidasi sertifikat tanah yang dimiliki untuk menghindari penyerobotan tanah.

"Dipastikan agar lahannya diawasi dikuasai agar tidak diserobot atau diambil orang. Dan sering harus dicek ke BPN jangan sampai kita di rumah merasa aman aman saja sertifikat kita tahu-tahu ada yang memalsukan," ucapnya.

Masalah pembebasan lahan juga disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Sebagai mitra kerja Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ida mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA, Yusmada Faizal, bahwa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada merdeka.com, Selasa (7/9).

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.

"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.

Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.

Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021.

"Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," tandasnya.

Sementara dari pihak Dinas SDA hingga saat ini belum merespon mengenai kelanjutan pembebasan lahan yang masuk menjadi isu pengendalian banjir dan menjadi prioritas Anies.

Begitu pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri, belum menanggapi perihal nilai pencairan dana pinjaman PEN untuk pelaksanaan pembebasan lahan.

Sebelumnya Edi pernah menyampaikan, target pencairan dana PEN 2021 tahap pertama yaitu April.

"Dana PEN 2021 masih dalan proses administrasi sebagai persyaratan pengajuan pencairan, direncanakan pencairan tahap 1 di bulan April 2021," ujar Edi, Selasa (23/3).

Sementara terkait isu pengendalian banjir menjadi isu prioritas tertuang dalam lampiran Instruksi Gubernur (Ingub) bernomor 49 Tahun 2021.

Pada lampiran itu, terinci ada 8 waduk yang ditargetkan selesai pada periode 2021.

1. Waduk Brigif, Agustus 2021
2. Waduk Lebak Bulus, Agustus 2021
3. Waduk Pondok Ranggon, Agustus 2021
4. Embung Kebagusan, Agustus 2021
5. Waduk Marunda, Oktober 2021
6. Embung Wirajasa, Oktober 2021
7. Waduk Cimanggis, Oktober 2021
8. Waduk Kamal, Oktober 2021

Pada periode 2021 pula, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menargetkan pembebasan 7 wilayah lahan untuk normalisasi sungai;

1. Kali Ciliwung SPM 2020 Agustus 2021
2. Kali Ciliwung Kel. Cawang, Kelurahan Rawajati (Prioritas KemenPUPR), Oktober 2021
3. Kali Ciliwung Kelurahan Gedong (saringan sampah), Oktober 2021
4. Kali Sunter Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Cipinang Muara, dan JI. Ganceng, Oktober 2021
5. Kali Angke Kelurahan Duri Kosambi, Rawa Buaya, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara, Agustus 2021
6. Kali Jatikramat Kelurahan Pondok Kelapa, Oktober 2021
7. Kali Pesanggrahan Kelurahan Pondok Pinang, Oktober 2021

Anies juga menginstruksikan dimulainya konstruksi pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pengendalian banjir dengan mengoperasionalkan 9 polder pada Agustus 2021; polder Kelapa Gading, Pulo Mas, sub polder Marunda, Tipala Adyaksa, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Green Garden, Kamal.

Kemudian, selain operasional polder, dana PEN juga dimanfaatkan untuk melakukan naturalisasi terhadap 4 waduk pada Oktober 2022; waduk Brigif, Lebak Bulus, Pondok Ranggon, dan Wirajasa.

Selanjutnya, penanganan banjir yang menjadi prioritas pada 2021 yaitu pembangunan sumur resapan.

"Pembangunan drainase vertikal/sumur resapan dengan skema PEN tahun 2021 terserap 100 persen," tulis Anies dalam instruksinya.

"Dimulainya konstruksi sodetan Ciliwung sesuai Jadwal PUPR Agustus 2021 dan terselesaikannya revitalisasi waduk Setiabudi Barat, Oktober 2021."

Program Normalisasi Sungai Dikritik DPRD DKI

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Agustina Hermanto atau populer dengan nama Tina Toon meminta Pemprov DKI menghapus anggaran terhadap kegiatan tidak penting seperti sumur resapan. Nantinya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk normalisasi sungai.

Dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022, disebutkan bahwa Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp1,2 triliun untuk normalisasi sungai. Tina menilai nilai anggaran itu sebaiknya ditingkatkan.

"Kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini, program-program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggarannya dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucap Tina di Gedung DPRD, Selasa (16/11).

Dia menambahkan, alokasi anggaran Rp1,2 triliun untuk normalisasj sungai bahkan terlambat dilakukan selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin.

Sebab berdasarkan catatan Fraksi PDIP, selama 4 tahun Anies menjabat, kegiatan normalisasi sungai hampir tidak berjalan.

"Walaupun terlambat karena selama 4 tahun terakhir pemerintah provinsi tidak melakukan sedikitpun normalisasi," tandasnya.

Masalah pembebasan lahan juga disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Sebagai mitra kerja Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ida mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA, Yusmada Faizal, bahwa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

Perlu diketahui, bahwa pembebasan lahan merupakan kegiatan erat dengan normalisasi sungai.

"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada merdeka.com, Selasa (7/9).

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.

"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.

Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.

Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021.

"Kemarin sudah 50 sekian persen kalau ada satu lagi dibayarin," tandasnya.