3 Fakta Terbaru Korupsi Bupati Nonaktif Nganjuk, Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas
Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengajukan nota pembelaan atas dakwaan jaksa dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jawa Timur pada Senin (6/9/2021). Kuasa hukum terdakwa menyebut dakwaan jaksa kabur dan tidak jelas. Ini fakta selengkapnya.
Bupati nonaktif Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengajukan nota pembelaan atas dakwaan jaksa dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jawa Timur pada Senin (6/9/2021).
Kuasa hukum Novi, Ade Dharma Maryanto meminta hakim membatalkan dakwaan jaksa karena dianggap kabur dan tidak jelas.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Siapa yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Kapan Jawa Timur meraih penghargaan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Mengapa Aming dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Keluarga jadi salah satu faktor terpenting bagi seorang anak. Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Apa yang menjadi sorotan Kantor Berita Amerika tentang OKU Timur? Potensi perikanan terutama kampung patin yang ada di OKU Timur menjadi lirikan dunia Internasional, di mana tim dari Kantor Berita Amerika Associated Press beraudensi dan wawancara bersama Bupati OKU Timur H Lanosin ST, Senin 24 Juli 2023 di Ruang Budensi Bupati OKU Timur.
-
Siapa yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki karakteristik khusus? Menurut Mohammad Noer, masyarakat Jawa Timur dinamis, agresif dan memiliki karakteristik khusus. "Agar diterima menjadi pimpinan di Provinsi Jawa Timur maka harus mau melayani rakyat, tahu menempatkan diri serta mampu mengayomi rakyat," ujarnya, dikutip dari laman resmi disperpusip.jatimprov.go.id.
Permasalahkan Dakwaan Jaksa
Ade mengklaim, dakwaan jaksa terkait uang Rp672 juta yang ditemukan dalam brankas pribadi terdakwa merupakan uang pribadi terdakwa sebagai pengusaha.
"Tidak ada larangan bagi terdakwa untuk menyimpan uangnya dalam dalam brankas. Apalagi selain bupati ia adalah pengusaha. Sehingga uang itu tidak dapat dijadikan bukti," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam dakwaan jaksa terdapat dua nominal uang yang dipermasalahkan. Uang sebesar Rp672,9 juta yang disita dari brankas atau nominal kedua sebesar Rp255 juta yang diberikan oleh M Izza Muhtadin selaku ajudan.
"Nah itulah yang kami permasalahkan. Kenapa dalam dakwaan muncul dua nominal. Yang pertama Rp672,9 juta yang satu Rp255 juta. Nah ini yang tidak jelas. Padahal, uang yang disita total semua ada di brankas yang enam ratus sekian juta itu. Makanya dakwaannya kami anggap tidak jelas dan kabur," lanjut Ari Hanz, kuasa hukum lainnya.
Surat Dakwaan
©2015 Merdeka.com
Lebih lanjut, Ari menyebut istilah yang digunakan dalam dakwaan jaksa tidak jelas. Disebutkan bahwa jaksa menggunakan istilah suap dan gratifikasi dalam satu dakwaan, padahal dua perbuatan itu berbeda.
Ia menyebut JPU tidak konsisten dalam menyusun surat dakwaan, dalam hal ini terkait apakah terdakwa melakukan penyuapan atau gratifikasi.
"Pengaturan suap dan gratifikasi adalah berbeda, definisi maupun sanksinya. Hal ini tentu merugikan terdakwa untuk membela hak-haknya. Ini (perkara) suap atau gratifikasi, ini tidak jelas," imbuhnya.
Selain itu, imbuh Ari, jaksa telah melakukan copy paste pada ketiga dakwaan. Dakwaan kedua perkara ini berbentuk alternatif. Namun, tidak memenuhi patokan standar sebagai syarat surat dakwaan alternatif.
"Surat dakwaan berbentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Maka seharusnya pada uraian perbuatan pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Dan jaksa telah melakukan copy paste pada ketiga dakwaannya," ungkapnya, dikutip dari Antara.
Tanggapan JPU
Saat dikonfirmasi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Nganjuk Andie Wicaksono menyatakan akan membuat tanggapan pekan depan.
"Kami akan berikan tanggapan minggu depan," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.
Dakwaan yang dibacakan JPU Andie Wicaksono menyatakan bahwasanya terdakwa Novi Rahman Hidayat sebagai penyelenggara negara atau tepatnya sebagai Bupati Nganjuk dalam masa jabatan tahun 2018-2023 didakwa menyalahgunakan kekuasaannya.
Terdakwa dianggap sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa.