Bela Negara dengan Belanja

Pemerintah telah menggelontorkan beragam bantuan sosial dengan anggaran mencapai ratusan triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional.

2020-10-08 09:05:46

Pandemi virus corona telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona telah memengaruhi sektor ekonomi, salah satunya daya beli masyarakat.

Banyak restoran hingga pusat perbelanjaan tutup karena kebijakan tersebut. Sebab, masyarakat diharuskan beraktivitas di dalam rumah, mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja. Hal ini mengubah pola belanja masyarakat dari offline menjadi online.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan, transaksi e-commerce naik sebesar 26 persen selama pandemi Virus Corona. Tidak hanya itu, peningkatan transaksi harian juga terjadi hingga 4,8 juta. Pembayaran digital turut meningkat dengan adanya penggunaan teknologi secara masif dalam kehidupan sehari-hari. Pada Mei 2020, aktivitas ekonomi di e-commerce tercatat naik hingga 40,6 persen.

Associate Client Success Team MarkPlus, Inc. Chrestella Carissa mengatakan, terjadi perubahan perilaku pembelian. Selama masa pandemi frekuensi pembelian seperti kebutuhan pokok, makanan segar, dan makanan kemasan mengalami penurunan, yang tadinya dibeli hampir setiap minggu menjadi bulanan. Kondisi ini belum bisa menggenjot daya beli masyarakat.

Inflasi Terus Turun

Rendahnya inflasi bisa disebabkan karena daya beli masyarakat yang sangat rendah akibat kegiatan ekonomi sejak bulan April terus melambat. Daya beli masyarakat rendah karena cadangan keuangan sudah terkuras selama pandemi berlangsung. Selain itu pemberhentian hubungan kerja (PHK) juga berperan mengakibatkan perputaran uang terhambat. Transaksi mobilitas orang juga terhambat karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Suhariyanto mengatakan, deflasi yang terjadi selama kuartal III-2020 tersebut mengindikasikan daya beli masyarakat Indonesia sangat lemah. Sementara di satu sisi, pasokan cukup dengan adanya penurunan dari beberapa komoditas.

"Memang daya beli kita masih sangat lemah. Masih-masih sangat lemah itu perlu diwaspadai dari deflasi selama bulan Juli-September 2020 karena telah terjadi deflasi berturut-turut selama 3 bulan. Artinya selama Kuartal III-2020 itu daya beli masih lemah," kata dia di Kantornya Jakarta, Kamis (1/10).

Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen September 2020, terutama disebabkan oleh melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang. Sebagaimana tercermin dari indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menurun dari 118,2 pada Agustus 2020 menjadi 112,6.

Pada September 2020, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini melemah dari bulan sebelumnya. Bahkan masih berada pada zona pesimis, seiring kembali diberlakukannya kebijakan PSBB di beberapa wilayah.

Upaya Mendorong Daya Beli Masyarakat

Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memprediksi daya beli masyarakat di kuartal III hingga IV mendatang masih belum menggembirakan. Sebab, penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai masih belum maksimal.

Sejatinya kuartal IV bisa menjadi pengungkit daya beli masyarakat seperti yang terjadi tiap tahun. Menyusul adanya perayaan keagamaan hingga libur akhir tahun yang mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Antara lain dengan juga menyasar kalangan kelas menengah dan atas sebagai penerima manfaat bansos di tengah pandemi Covid-19.

"Yang biasanya hadir di triwulan IV seperti hari raya keagamaan Natal, libur akhir tahun, dan belanja online akhir tahun sepertinya tidak mampu mengungkit ekonomi. Tidak seperti tahun lalu," ujar dia.

Pemerintah telah menggelontorkan beragam bantuan sosial dengan anggaran mencapai ratusan triliun dalam program pemulihan ekonomi nasional. Namun, daya beli masyarakat tak kunjung meningkat tercermin dari deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut pada Juli-September 2020.

Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengakui daya beli masyarakat tidak bisa ditingkatkan hanya dengan bantuan sosial pemerintah. Bansos hanya mampu mempertahankan konsumsi barang esensial masyarakat.

Pemerintah menganggarkan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 695,2 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 203 triliun dialokasikan untuk tambahan anggaran perlindungan sosial.

Kondisi ini membuat Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mendorong kelompok masyarakat menengah atas untuk membelanjakan uang simpanannya. Masyarakat didorong meningkatkan konsumsi untuk membantu mendongkrak ekonomi nasional.

"Saat ini problemnya ketika banyak orang yang menganggur, banyak usaha yang tutup, sehingga daya beli masyarakat turun dan konsumsi masyarakat turun, sehingga ekonomi lesu," ujar Menteri Teten.

Upaya mendorong konsumsi masyarakat menjadi salah satu strategi penting menyelamatkan ekonomi agar tak jatuh dalam jurang resesi. Mengingat, konsumsi masyarakat adalah salah satu pilar pendorong ekonomi nasional.

Jika dilihat dari data, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar ekonomi Indonesia. Tengok saja pertumbuhan ekonomi kuartal I-2019. Data BPS, komponen konsumsi rumah tangga menyumbang 56,82 persen terhadap PDB. Sedangkan pada kuartal II-2020, konsumsi rumah tangga menyumbang 57,85 persen. PDB menjadi salah satu alat ukur untuk menggambarkan perkembangan ekonomi negara.

Dilihat dari sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, pada kuartal III-2019, konsumsi rumah tangga mampu menyumbang 2,69 persen dari total pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Namun di masa pandemi yakni pada kuartal I-2020, konsumsi rumah tangga hanya menyumbang 1,56 persen.

Dalam teori krisis, dikenal istilah keep buying strategy. Strategi ini menjelaskan bahwa konsumsi masyarakat sifatnya in-elastis. Yang berarti, seburuk apapun kondisi ekonomi, masyarakat tetap berbelanja untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar.

Namun kenyataan saat ini, masyarakat cenderung menahan belanja. Data menunjukkan, masyarakat lebih banyak menahan dana dan menyimpannya. Bank Indonesia mencatat, jumlah dana nasabah yang tersimpan di perbankan nilainya sangat besar. Hingga Agustus 2020, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 6.228,1 triliun.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah masyarakat dengan simpanan di atas Rp5 miliar terus meningkat. Sementara untuk masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta, pertumbuhannya paling kecil dibandingkan nominal simpanan lainnya.

"Harusnya bisa dikeluarkan itu, tapi tidak digunakan. Ini kita lihat di parkir di perbankan," ucap VP Economist Bank Permata, Josua Pardede beberapa waktu lalu.

Belanja masyarakat di masa periode krisis sangat dibutuhkan. Salah satu alasannya adalah untuk membuat roda ekonomi berjalan dan perputaran uang lancar. Belanja masyarakat akan mendorong produksi dunia usaha, sehingga usaha tetap jalan dan PHK pun akhirnya bisa dihindari.

Pemerintah menyadari salah satu kunci utama menyelamatkan ekonomi adalah konsumsi. Maka Pemerintah menggelontorkan bantuan seperti subsidi/bantuan gaji yang diharapkan mendorong masyarakat untuk terus belanja. Pemerintah berharap, subsidi gaji ini bisa mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga hingga 0,7 persen. Meningkatnya konsumsi rumah tangga diharapkan mengungkit pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami berharap bantuan pemerintah berupa subsidi upah/gaji hendaknya digunakan untuk membeli kebutuhan primer misalnya sembako atau produk buatan dalam negeri dan UMKM kita," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Namun, berapapun stimulus yang diberikan akan percuma jika tidak ada permintaan akibat tidak ada kegiatan ekonomi.

"Berapa pun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak maka situasinya menjadi lebih sulit," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani pada Juli 2020.

(mdk/ang)