Bertarung Raup Suara di Kandang Lawan

Bertarung raup suara di kandang lawan. Kondisi ini berimbas langsung kepada para calon legislatif. Apalagi bila bertarung bukan dalam wilayah kekuasaan partai.

2018-11-26 07:00:00

Bukan hal mudah bertarung sebagai partai oposisi di pesta demokrasi 17 April 2019 nanti. Mereka tak cukup mengampanyekan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) diusung koalisi. Berat. Khawatir tidak laku dijual. Dengan sistem Pemilu Serentak, tiap partai diberi ambang batas agar lolos parlemen. Mereka harus fokus. Tak peduli dengan efek ekor jas.

Kondisi ini berimbas langsung kepada para calon legislatif. Apalagi bila bertarung bukan dalam wilayah kekuasaan partai. Seperti dirasakan Tri Wahyudi Ari Setiawan. Dia merupakan Caleg DPRD Surabaya di Dapil I dari Partai Demokrat. Dalam poster maupun spanduk tidak memasang foto capres-cawapres 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Wahyudi lebih memilih memasang wajah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo alias Pakde Karwo. Mantan aktivis ini mengaku, tidak ada instruksi khusus dari partai untuk memasang gambar capres-cawapres diusung Demokrat. "Pakai gambar Pakde (Soekarwo) saja. Enggak perlu pakai capres-cawapresan," kata Wahyudi kepada merdeka.com, pekan lalu.

Menjabat sebagai Humas DPC Demokrat Surabaya, dirinya menyadari menghadapi Pemilu 2019 tidak mudah. Semua partai berlomba meraup suara. Ini sebagai imbas dari Undang Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam aturan itu dijelaskan partai politik mengusung capres-cawapres dan merebut 25 persen suara atau 20 persen kursi untuk memenuhi kuota ambang batas parlemen serta Presidential Threshold. Jika tidak, parpol peserta Pemilu 2019 akan tersingkir di hajatan demokrasi lima tahunan berikutnya.

Dari aturan itu Wahyudi merasa wajar bila partainya memberi kebebasan kepada para caleg dalam meraih suara. Atas dasar itu juga, dia belum mengampanyekan Prabowo-Sandiaga di wilayah pemilihannya.

Ada alasan tersendiri mengapa dirinya lebih senang memakai Pakde Karwo sebagai bahan jualan kampanye. Menurut Wahyudi, yang pertama, orang nomor satu di Jawa Timur itu sukses memenangi dua kali Pilgub di Jawa Timur, yakni tahun 2008 dan 2013. Serta sukses ikut mengantar pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 lalu beserta sejumlah parpol lain.

Kedua, lanjutnya, nama Pakde Karwo sudah sangat populer. Sehingga tak khawatir jika harus bertarung di dapilnya. "Surabaya ini kan kotanya petahana dan basisnya PDIP yang di Pemilu 2014 lalu meraih 15 kursi di DPRD Surabaya. Jadi pertarungan di Surabaya ini memang sangat berat, tapi dengan membawa nama Pakde, saya tak khawatir," tegasnya.

Mengenai langkah caleg belum mengampanyekan Prabowo-Sandiaga, Sekretaris DPC Demokrat Surabaya, Dedik Prasetyo menegaskan memang belum ada instruksi khusus. Kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merasa nyaman lantaran tidak melanggar perintah partai.

"Tapi saat ini belum ada instruksi khusus, harus ada gambar capres-cawapres di setiap APK (Alat Peraga Kampanye) Caleg," ujar Dedik.

Dalam Pemilu 2014, Partai Demokrat di Jawa Timur berada di posisi keempat dengan 2.340.170 suara atau 12,5 persen. Angka ini jauh dibanding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 3.671.911 suara atau mencapai 19,6 persen.

Sedangkan di nomor dua, ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan 3.523.434 suara atau 18,8 persen. Lalu disusul posisi ketiga diraih Partai Gerindra dengan raihan suara 2.457.966 atau 13,1 persen.

Begitu juga dalam Pilpres 2014. Prabowo kalah di Jawa Timur. Ketika itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Suara terbanyak diperoleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK)dengan meraup perolehan 53,17 persen atau 11.669.313 suara. Sementara Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 46,83 persen atau 10.277.088 suara.

Pertarungan caleg dari koalisi partai oposisi semakin berat di Jawa Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai lumbung suara PDIP. Sering kali mendapat sebutan Kandang Banteng. Mengacu pada logo partai besutan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Berada dalam satu koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa lebih optimis. Walau harus diakui berat. Ini dirasakan Joko Widodo. Namanya memang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentu ini menjadi keuntungan. Meski partainya tidak mengusung capres petahana tersebut.

Maju sebagai caleg DPRD Jateng II, Joko Widodo kerap memberikan candaan ke masyarakat ketika melakukan sosialisasi. Tentu ini bagian trik agar dikenal. "Biasanya banyak celotehan kenalnya dengan presiden. Seketika hanya candain saja, memang ada kesamaan nama, tapi saya Joko Widodo dari partai PKS. Semoga kesamaan nama memberikan keberkahan," kata Joko Widodo saat ditemui merdeka.com, pekan lalu.

Dari candaan itu, suasana mencair. Tiap masyarakat ditemuinya menerima keberadaannya. Bahkan banyak pula penasaran ingin tahu dari sosok nama mirip dengan presiden. Baginya tentu ini sebuah kesempatan. Agar dirinya makin kenal. Selain itu, dirinya juga mengisi kampanye dengan menjadi penceramah dalam pengajian.

Joko Widodo juga dikenal sebagai pendiri dan Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal. Dalam organisasi partai, dia sempat menjabat dan Ketua DPD PKS Kota Semarang 2001-2003 dan Ketua DPW PKS Jateng 2004.

Terkait program disampaikan kepada calon pemilih, Joko Widodo punya dua program andalan. Pembangunan bedah rumah dan memfasilitasi kegiatan pemuda. Terkait sasaran suara, dia membidik kaum milenial. Namun, selama ini diakui berat dalam berkampanye. Dengan aturan partai harus mengampanyekan Prabowo-Sandiaga, kondisi ini justru menjadi dilema.

"Itu yang bikin sulit, semua orang kenalannya capres dan cawapres dari partai koalisinya. Sedangkan dalam sosialisasi harus dituntut turut memenangkan Capres. Intinya kita di lapangan harus berjuang bekerja," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Fakih, mengaku percaya diri partainya bisa bersaing di kandang banteng. Terutama bila menyampaikan program berkaitan dengan inovasi ekonomi kreatif dan memfasilitasi para pelaku seni, memperkenalkan destinasi tujuan wisata.

Selama ini, kata dia, banyak caleg perlu diingatkan agar tidak bermain politik uang. Mereka juga tak pernah lupa untuk mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Walau harus diakui tidak mudah mengampanyekan capres-cawapres nomor urut 02 itu kepada publik di Jawa Tengah.

"Memang sedikit sulit mengkampanyekan presiden dari koalisi yang bukan dari partainya. Tapi saya optimis, sebab tidak menutup kemungkinan mendampingi caleg bisa dongkrak suara demi perolehan pemenangan capres nomor urut 02," kata Abdul Fikri.

Pada Pemilu 2014, PKS berada di posisi delapan dengan perolehan 1.076.518 suara. Sedangkan tiga besar diisi PDIP, Partai Golkar dan PKB. Julukan kandang banteng memang pantas disematkan kepada PDIP. Mereka mendapat raihan 4.295.598 suara. Selanjutnya Partai Golkar dengan 2.497.282 suara. Mengikuti di belakangnya ada PKB, meraih 2.305.444 suara.

Begitu juga dengan hasil Pilpres di 2014. Prabowo kalah telak dari Jokowi di Jawa Tengah. Hasil rekapitulasi suara di KPUD Jawa Tengah menunjukkan Jokowi-Jusuf Kalla menang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, mereka meraih suara sebanyak 12.959.540 suara atau sebanyak 65,8 persen.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya mendapat 6.485.720 atau 32,9 persen. Di Jawa Tengah, total suara sah sebanyak 19.445.260 suara dan tidak sah sebanyak 223.144 suara.

Kondisi politik di pulau Jawa berbeda dengan Sumatera. Partai dalam koalisi Adil dan Makmur lebih merasa nyaman. Apalagi banyak wilayah Sumatera merupakan lumbung suara bagi Prabowo. Para caleg juga tidak terlalu ambil pusing. Mereka bisa fokus berkampanye agar dirinya dan partai bisa meraup suara banyak.

Ibrahim Sakty Batubara, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil Sumut I, mengaku parpol pendukung Prabowo-Sandiaga justru merasa diuntungkan dengan Pemilu Serentak. Dia optimistis. Banyak partai dalam koalisi oposisi elektabilitasnya akan naik.

Keberadaan tim kampanye capres-cawapres hingga ke daerah-daerah, kata Ibrahim, dapat sangat membantu caleg dalam mendulang suara. Para relawan itu pun umumnya mencari caleg untuk dipaketkan dengan capres-cawapres. Apalagi mereka memiliki jaringan dan inisiatif. Tentu menjadi nilai lebih. Mereka tentunya punya kesadaran bahwa capres-cawapres didukung harus ditopang politisi menguasai kursi DPR di Senayan.

Menurut dia, caleg harus terus memaketkan diri dengan pasangan capres-cawapres diusung. Dengan kondisi ini masyarakat nonpartisan akan lebih peduli. "Mereka akan menganggap capres itu adalah capres kita. Karena kertas suaranya kan beda dan terpisah dengan kertas suara pileg," jelas Ibrahim kepada merdeka.com.

Meski begitu, Ibrahim punya kekhawatiran tersendiri. Dia menduga tingkat kecurangan akan semakin tinggi. Untuk itu dia juga meminta Bawaslu harus mampu mengawasi dan menindak segala kecurangan.

Selama kampanye, Ibrahim mengaku mendapatkan gambaran mengenai kondisi masyarakat saat ini. Konstituen mengharapkan perubahan. Mereka tidak puas dengan keadaan saat ini. “Perubahan itu pula yang saya kampanyekan, dan bertepatan kami mendukung calon oposisi. Saya sampaikan Pemilu merupakan momentum konstitusional untuk membuat perubahan itu,” tegasnya.

Sementara itu, Amiruddin, Caleg DPR dari Partai Demokrat pada Dapil Sumut I, setiap bertemu konstituen terus mengampanyekan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga. Baginya ini merupakan perintah partai. Apalagi partainya berada dalam koalisi untuk memenangkan pasangan nomor urut 02. "Saya ikut perintah partai, tetap mengampanyekan Pak Prabowo," ucap Amiruddin.

Hampir di seluruh wilayah Pulau Sumatera menjadi lumbung suara bagi Prabowo di Pilpres 2014. Terkecuali Sumatera Utara. Di Pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta mendapat 2.831.514 suara atau 44,76 persen. Kalah dari Jokowi-Jusuf Kalla dengan perolehan 3.494.835 suara atau 55,24 persen.

Dari wilayah Sumatera, Prabowo menang telak di Sumatera Barat. Dia meraih 1.797.505 suara atau setara dengan 76,92 persen. Sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla hanya meraih 539.308 suara atau 23,08 persen. Pertarungan di kawasan ini tidak bisa dianggap remeh. Meski di Pulau Jawa merupakan daerah terpadat, namun Sumatera merupakan wilayah krusial bagi dua pasangan capres-cawapres di Pilpres 2019 nanti.

Reporter: Yan Muhardiansyah, Moch Andriansyah, Danny Adriadhi Utama

Baca juga:
Kampanye di Lumajang, Sandiaga Ditagih Teken Kontrak Politik oleh Petani Tebu
Ma'ruf Amin Bantah Prabowo: Enggak Ada Ancaman ke Elit
Jokowi Tegur Petani yang Kampanyekan Dirinya di Agenda Presiden
Khofifah dan Ribuan TKI di Hongkong Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Prabowo: Kalau Saya Tidak Pantas, Jangan Didukung

(mdk/ang)