Golkar harus siap menjadi oposisi

Akbar menyarankan lebih baik berada di luar pemerintahan jika Jokowi menang.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan karya Akbar Tandjung rupanya berprinsip dalam berpolitik harus siap mengambil risiko.

Artinya kalau pasangan dalam pemilihan presiden didukung kalah, mesti siap berada di luar pemerintahan. "Dalam politik kan tidak harus selalu berada dalam pemerintahan," katanya saat ditemui Rabu malam lalu di kediamannya, Jalan Purnawarman nomor 18, Kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Berikut penuturan Akbar kepada Arbi Soemandoyo, Ahmad Baiquni, dan Faisal Assegaf dari merdeka.com.

Seberapa besar dukungan dari dalam tubuh Golkar untuk Jusuf Kalla?

Sebetulnya ada yang ajukan nama Pak JK , tentu diusulkan anggota Dewan Pertimbangan. Katakanlah bersimpati atau mendukung Pak JK . Sehingga kita mengakomodasikan nama beliau. Saya tidak sebut lah siapa itu, tapi itu muncul. Kita sepakat DPP mempersilakan bila ada tokoh-tokoh Golkar diajak partai lain menjadi calon wakil presiden. Memang nama-nama muncul waktu itu sudah ada nama saya, nama JK .

Apakah majunya Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi telah menimbulkan perpecahan dalam Golkar?

Setelah diputuskan oleh Ical arah koalisi ke Gerindra barulah muncul gerakan itu. Dengan alasan JK adalah kader Golkar, kenapa kenapa kok diambil koalisi yang ini? Ini kan tidak ada kader Golkarnya. Yang ini kan ketua umum Partai Gerindra , satunya lagi ketua umum PAN . Kenapa kok ini yang didukung? Kenapa bukan ini ada JKnya?

Tadi pagi (Rabu) saya telepon Aburizal, "Anda undang mereka. Anda jelaskan kenapa Anda memutuskan memilih koalisi dengan Gerindra . Harus Anda jelaskan itu. Kenapa bukan dengan PDIP yang notabene di situ ada JK ." Saya dengar besok (Kamis) dia mau undang.

Bahkan saya tawarkan kalau memerlukan saya untuk mendampingi, saya menjelaskan itu kepada mereka, kader-kader muda itu. Saya juga akan bersedia karena saya punya pengalaman 2004 menghadapi hal sama.

Apakah perpecahan ini bisa mengganggu soliditas partai?

Kalau dilihat dari konteks itu tentu sangat berpengaruh. Ada yang ke sana, ke sini. Tinggal sekarang adalah bagaimana respon partai terhadap itu. Kalau saya ditanya, saya mengatakan tentu mereka diimbau untuk ikut memberikan dukungan kepada putusan rapimnas.

Karena apa? Karena dalam organisasi Golkar ada satu hal melekat dari seorang kader kita sebut ideologi. Terutama mengenai disiplin dan loyalitas. Disiplin dan loyal terhadap partai, tentu dia harus mengikuti ini. Tapi kalau seandainya dia tetap tidak bersedia, bisa saja partai mengambil langkah-langkah, misalnya peringatan.

Oke lah kita tetap hormati hak asasinya untuk memilih. Tapi jangan menggunakan simbol-simbol partai. Karena simbol-simbol partai kan ke Prabowo. Sedangkan yang ke sini jangan menggunakan simbol partai. Pribadi saja sudah.

Artinya harus keluar dari Golkar?

Tidak perlu harus keluar. Mungkin kalau dia pengurus partai di Golkar, sebaiknya dia mundur. Kemudian setelah dia mundur, dia mendukung Jokowo-JK tapi sekaligus tidak lagi menggunakan simbol-simbol partai.

Seperti dilakukan Luhut Panjaitan?

Ya seperti itu.

Apakah perpecahan ini bisa mengganggu strategi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta?

Yang pasti tentu ada dampaknya kepada soliditas partai dan kepada jumlah kader partai memberi dukungan kepada calon resmi partai dalam hal ini Prabowo. Tapi sejauh mana signifikansi pengaruh itu tentu kita tidak bisa katakan.

Bisa saja itu dicoba-coba secara matematika kewilayahan, Tentulah JK itu basis dukungannya rakyat Sulawesi Selatan. Kalau mau diperluas lagi, Sulawesi secara keseluruhan, Mungkin juga beberapa wilayah di kawasan timur, yang orang-orang Sulawesi Selatan juga ada.

Tentu ada pengaruhnya. Tapi signifikansinya juga belum bisa kami katakan. Bisa sepuluh persen atau 20 persen. Karena saya yakin walau di Sulawesi Selatan, dia orang Golkar dan taat pada putusan Golkar, mungkin saja mereka juga tetap mendukung Prabowo. Karena itu sudah diinstruksikan oleh Golkar.

Apakah ada pihak ingin memecah Golkar?

Saya kira tidak. Ini kan situasi mengharuskan Golkar menentukan pilihan. Siapa menentukan terakhir ternyata dua pasangan? Kalau dilihat secara matematika politik kan bisa empat pasangan? Dari segi kursi saja bisa lima. Karena itu, yang lebih realistis tiga kan? Tapi akhirnya dua. Siapa menyangka?

Tapi ada yang bilang ini memang strategi Golkar main dua kaki?

Tidak ada itu. Ini tidak disengaja. Saya kan tahu itu.

Kalau Jokowi menang, apa Golkar akan ikut dalam pemerintahan atau jadi oposisi?

Selama ini Golkar kalau diajak selalu ingin ada dalam pemerintahan. Walau sebetulnya saya waktu menjadi ketua umum mengatakan Golkar dengan paradigma barunya supaya kita siap berada di luar pemerintahan, di luar kekuasaan.

Saya selalu mengatakan tidak kalah terhormatnya kita dalam kaitan dengan kontribusi dalam membangun bangsa ini walau kita di luar pemerintahan. Waktu koalisi kebangsaan kita tidak minta di kabinet. Tapi karena JK ada di pemerintahan diprovokasilah untuk bisa memimpin Golkar.

Saya pikir SBY berkepentingan ketua umum Golkar itu diambil oleh JK dan JK juga mendapat dukungan dari orang-orang Golkar, terutama yang di luar struktur partai, kemudian menang. Di mana kemenangan JK itu, menurut saya, merupakan satu kolaborasi JK yang ada di kekuasaan dengan orang-orang Golkar juga memiliki kemampuan dalam segi pendanaan.

Jika Jokowi menang, itu momentum terbaik Golkar untuk beroposisi?

Kalau saya sih berpendapat sebaiknya begitu saja, tidak usah kita sebut oposisi. Apalagi di luar pemerintahan menjadi kekuatan penyeimbang. Dalam politik kan tidak harus selalu berada dalam pemerintahan. Kita harus siap di luar pemerintahan.

Yang penting gagasan-gagasan mau kita perjuangkan bisa kita realisasikan melalui posisi-posisi politik, walau tentu tidak bisa secara optimal. Tapi paling tidak rakyat tetap melihat kita memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Misalnya dalam penyusunan APBN, anggaran-anggaran pembangunan, melakukan fungsi pengawasan, menjadikan kekuatan partai sebagai kekuatan penyeimbang, dan selalu memperjuangkan isu-isu betul-betul terkait kepentingan rakyat. Sehingga rakyat tahu kita benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka walau kita tidak berada dalam pemerintahan.