Menakar bobot Tony Abbott

PM Australia Tony Abbott sering kurang ajar pada Indonesia. Dia dikenal sering omong besar buat menggertak.

2015-02-22 14:46:50

Australia

Jika hari ini diadakan jajak pendapat masyarakat Indonesia tentang negara asing dan kepala pemerintahannya yang paling popular (notorious), bisa jadi Australia dan Perdana Menteri Tony Abbott menduduki peringkat pertama, mengalahkan Malaysia.

Itu karena pernyataan Abbott yang mengungkit-ungkit bantuan Australia untuk korban bencana tsunami di Aceh satu dekade lalu di mana ia meminta Indonesia membayar kemurahan hati Australia itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya terpidana hukuman mati kasus narkoba di Bali yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dikenal sebagai Bali Nine.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat tersinggung. Ekspresi pemerintah (Kemlu) diungkapkan dengan harapan pernyataan Abbott tidak merefleksikan watak asli Australia, sedangkan masyarakat mengunjukkan rasanya sampai dengan membuat gerakan koin untuk Australia guna mengembalikan duit bantuan Australia saat bencana tsunami Aceh.

Sungguh sebuah blunder yang sangat merugikan Australia yang dibuat oleh Abbott. Dalam hal politik luar negeri, Abbott memang telah banyak membuat blunder yang menunjukkan bobot atau kapasitasnya dalam menahkodai hubungan luar negeri Australia.

Dengan Indonesia, sebelumnya Abbott pernah membuat blunder dalam isu penyadapan telepon pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terungkap pada November 2013.

Abbott menolak minta maaf dengan pernyataan bahwa Australia tidak bisa dituntut untuk minta maaf atas langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan negara baik sekarang maupun sebelumnya. Omongan ini membuat Indonesia menarik Dubes Nadjib Riphat Kesoema ditarik ke Jakarta.

Di bawah Abbott sikap bertetangga Australia memang tidak menyenangkan khususnya bila kita ingat bahwa Australia juga menutup sepenuhnya pintu bagi pencari suaka dari Indonesia yang datang setelah 1 Juli 2014. Ditambah lagi sikap PM Tony Abbot yang diakuinya sendiri sebagai berubah-ubah (weathervane) dalam hal pencari suaka tergantung kepada siapa ia berhadapan yang tentu saja merugikan Indonesia.

Selain masalah pencari suaka, sikap tak baik bertetangga Australia juga tercermin pelanggaran wilayah perairan Indonesia dengan Operation Sovereign Borders pada 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014 yang dalam dalam waktu kurang dari dua bulan, Australia enam kali melanggar batas wilayah Indonesia.

Abbott juga pernah sesumbar akan melabrak Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT APEC di Beijing karena dianggap turut bertanggungjawab atas jatuhnya pesawat MH17 milik Malaysia di Ukraina. Tapi itu ternyata hanya koar-koar untuk konsumsi publik dalam negeri dan tak terjadi di Beijing.

Media di Australia sendiri menilai bahwa dalam hal politik luar negeri Abbott tidak ingin diremehkan dan berusaha menyaingi prestasi Perdana Menteri sebelumnya dari Partai Buruh Kevin Rudd yang sangat aktif dan sering berkunjung ke luar negeri sehingga Abbott menjulukinya 'Kevin 747'. Tak heran dalam setahun pertama menduduki jabatannya, Abbott telah 12 kali melawat ke manca negara sehingga ia sendiri dijuluki 'Air Abbott'.

Para analis di Australia khawatir bahwa politik luar negeri di bawah Abbott akan digerakkan melebihi kapasitasnya khususnya jika dilihat dari keinginan Abbott untuk mengirim kekuatan militer Australia ke berbagai belahan dunia seperti di Ukraina yang dinilai tidak melayani kepentingan nasionalnya.

James Brown, peneliti di Lowy Institute di Sydney dan mantan perwira militer Australia yang bertugas di Irak dan Afghanistan yang dikutip BBC News (2/9/14) menyatakan bahwa di awal pemerintahannya Abbott berjanji bahwa politik luar negerinya akan lebih berorientasi ke Jakarta, namun nyatanya tidak, karena Abbott malah lebih tertarik mengirim pasukan ke Irak dan Suriah sementara banyak masalah regional yang harus diantisipasi Australia.

Dalam hal hubungan dengan Indonesia, tepat sekali nasehat dan pesan media di Australia kepada Abbott bahwa 'The conduct of regional foreign policy does not require boxing gloves.' (pelaksanaan politik luar negeri tidak memerlukan sarung tinju atau jangan kasar).

Tapi rupanya nasehat itu tak menarik bagi Abbott. Itukah bobot Abbott sebenarnya?