Menanti pembangkit nuklir di Tanah Air

Saat ini, sebanyak 450 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebar di 31 negara

2016-11-02 06:29:00

Presiden Soekarno saat meresmikan reaktor nuklir Training Research Isotope Production by General Atomic (Triga) di Bandung, pada Desember 1965, menyatakan bahwa Indonesia harus sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, Soekarno menilai Indonesia siap bersaing dengan negara maju di era modern.

Setengah abad berlalu, apa yang terjadi? Indonesia baru memiliki tiga reaktor nuklir. Setelah Bandung, menyusul Yogyakarta pada 1979 dan Serpong pada 1987. Tertinggal dari banyak negara yang sudah menjadikan nuklir tidak hanya untuk riset, tetapi juga pembangkit listrik.

Badan Tenaga Atom Nasional atau Batan mencatat, saat ini, sebanyak 450 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tersebar di 31 negara. Alhasil, PLTN memasok sekitar 11 persen kebutuhan listrik dunia.

Amerika Serikat menjadi pemilik terbanyak, seratus PLTN.

"Prancis adalah negara dengan persentase penggunaaan listrik terbanyak, sebanyak 70 persen pasokan listriknya berasal dari PLTN," kata Kepala Batan Djarot S. Wisnubroto saat ditemui dikantornya, Rabu (25/10).

Kemudian, China menjadi negara paling agresif membangun PLTN. Saat ini, berdasarkan data badan energi atom internasional (IAEA) 2016, Negeri Komunis itu telah mengoperasikan sekitar 38 PLTN. Sama dengan Rusia namun di bawah Jepang yang punya lebih dari 40 PLTN.

"Diantara sepuluh negara dengan penduduk terbesar, tinggal Indonesia, Bangladesh, dan Nigeria yang belum punya PLTN," kata Djarot. "Namun, Bangladesh dan Nigeria sudah komitmen untuk bangun PLTN."

Keberadaan PLTN dinilai bisa berbanding lurus dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sekedar ilustrasi, pada 1958, Korea Selatan memiliki kapasitas listrik terpasang sebesar 280 megawatt, tanpa PLTN. Produk Domestik Bruto Negeri Ginseng kala itu sebesar USD 82 per kapita.

Kemudian, PDB naik perlahan menjadi USD 150 per kapita (1964), USD 190 per kapita (1967), dan USD 220 per kapita (1968). Ini ditopang oleh peningkatan kapasitas listrik terpasang, tanpa PLTN, di masing-masing tahun menjadi 600 megawatt, 880 megawatt, dan 1.080 megawatt.

Lonjakan ekonomi mulai dirasakan Korsel ketika selesai membangun satu PLTN pada 1978. Seteru abadi Korea Utara tersebut berhasil meningkatkan PDB per kapita hingga sebesar USD 1.381 dengan kapasitas listrik terpasang 5.120 MW.

Sejak itu, Korsel kian getol membangun PLTN. Pada 2012, Korsel tercatat memiliki 23 PLTN, kapasitas listrik terpasang 81.800 MW, dan PDB per kapita USD 22.590.

Kontras dengan Indonesia yang sejumlah wilayahnya masih mengalami defisit listrik. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional dan World Bank, kapasitas listrik Indonesia hanya sebesar 53.500 megawatt atau 210 watt per orang. Ini menjadikan Indonesia peringkat tujuh di Asean. Di bawah Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Celakanya, kebutuhan listrik diperkirakan bakal meningkat dari saat ini 50 Gigawatt menjadi 115 GW pada 2025. Energi baru terbarukan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dari 8 persen menjadi 23 persen.

Sesuatu yang diperkirakan sulit tercapai jika mengecualikan PLTN. Tanpa nuklir, kontribusi energi baru terbarukan diprediksi hanya sebesar 15 persen-17 persen.

"Ada satu pesimisme, terutama di kalangan industri bahwa 23 persen pada 2025 itu tidak akan tercapai jika hanya bergantung pada energi terbarukan saja," kata Djarot.

Dia meyakini perkembangan teknologi membuat PLTN semakin aman, ekonomis, dan mudah dioperasikan. Masyarakat pun sudah semakin siap menerima kehadiran PLTN.

Permintaan pun datang dari sejumlah kepala daerah. Batan juga telah menyiapkan sejumlah lokasi dinilai cocok untuk pembangunan PLTN. Diantaranya, Bangka, Jepara, Batam.

Sayang, pemerintah masih menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Dengan kata lain, pengembangan energi baru dan terbarukan yang lain lebih diutamakan.

"Tapi bukan serta merta harus habis dulu dikembangkan kemudian baru giliran nuklir," kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, saat ditemui dikantornya, Senin (31/10).

"Kita paralel, jadi pada saat nuklir menunggu untuk dilaksanakan secara komersial, kita kembangkan yang lain: panas bumi, mikrohidro, matahari, angin."

Seiring itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan pembuatan petajalan pengembangan PLTN.

"Kita susun mulai tahun depan," kata Rida.

Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR-RI, mendorong pemerintah segera membangun PLTN. Sebab, itu dinilainya bakal meningkatkan perekonomian Indonesia

"Negara maju karena pakai PLTN. Indonesia nggak pakai PLTN, padahal listrik kurang," katanya dalam kesempatan terpisah.

(mdk/yud)