Pos Menteri Langganan Partai Koalisi

Di tiap pemilu, para menteri turut jadi tokoh andalan pendulang suara. Di beberapa daerah tertinggal, misalnya semakin sering menteri kader partai mendatangi masyarakat, berpotensi suara mereka meningkat.

2019-08-05 08:00:00

Kemenangan Pilpres 2019 sudah dipegang Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Babak baru dimulai. Mereka harus meracik susunan kabinet. Memilih nama terbaik disodorkan para partai koalisi maupun sosok profesional hasil bisikan kanan kiri.

Kocok ulang kursi menteri masih dalam proses. Evaluasi pasti dilakukan. Pertimbangkan siapa menteri dibuang atau dipertahankan.

Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla terdiri dari 34 kementerian. Diisi 14 kader partai politik dan 20 kalangan non partai, terdiri dari profesional, akademisi dan birokrat. Sementara 14 menteri berasal dari enam partai politik, yakni 4 kader PDIP, 3 kader Golkar, 3 kader PKB, 2 kader NasDem, 1 kader Hanura dan 1 kader PPP.

Selama 15 tahun PKB selalu mengisi pos kementerian yang sama. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun sejak masa kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK, kader PKB sempat duduk sebagai Menko Kesra, yakni Alwi Shihab selama satu tahun.

Sedangkan era Jokowi-JK, lahir kementerian baru juga diduduki PKB, yaitu Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Wakil Sekjen PKB, Faisol Riza menilai para presiden mempercayakan dua kementerian tersebut lantaran partainya direpresentasikan memiliki konstituen masyarakat kalangan menengah ke bawah. Banyak turun tangan mengurus masalah keumatan.

Partai dengan mayoritas berisikan anggota organisasi Nahdathul Ulama (NU) pede keterpilihan itu lantaran dianggap bisa presiden dalam masalah ketenagakerjaan. Apalagi saat Kementerian PDT dijabat Muhaimin Iskandar memiliki konsen terhadap isu sosial sejak menjadi anggota DPR. Sebelumnya, posisi Menteri PDT sempat diisi PDIP, PAN dan Golkar.

Tiga periode di pos sama membuat PKB lebih fokus menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan. Banyak program pemerintah diinisiasi PKB. Semisal melindungi TKI di negara pengguna jasa.

Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan masa pemerintahan SBY jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK alias jilid I, didominasi kader partai politik.

Pada jilid I, terdapat 23 kader partai politik dan 15 kalangan nonpartai. Partai Golkar mendominasi jumlah menteri, yakni tujuh kursi.

Ada tiga kursi menteri bagi tiap partai, yakni PKB, PAN, dan Demokrat. Sedangkan PKS dan PPP masing-masing mendapat 2 kursi.

Sementara kabinet SBY-Boediono komposisinya mulai berubah. Ada 26 menteri diisi kalangan nonpartai secara bergantian. Sedangkan kader partai koalisi sebanyak 27 orang dan saling bertukar posisi.

Kala itu ada 10 kader Partai Demokrat mendominasi. Disusul Golkar dengan 7 kadernya. Lalu PAN 5 kader dan PPP 4 kader. PKS 3 kader dan PKB dua kader.

Partai dengan mayoritas berisikan anggota organisasi Nahdathul Ulama (NU) ini pede keterpilihan itu lantaran dianggap presiden mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Apalagi saat Kementerian PDT dijabat Muhaimin Iskandar memiliki konsen terhadap isu sosial sejak menjadi anggota DPR. Sebelumnya, posisi Menteri PDT sempat diisi PDIP, PAN dan Golkar.

Tiga periode di pos sama membuat PKB lebih fokus menerjemahkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan. Banyak program pemerintah diinisiasi PKB. Semisal melindungi TKI di negara pengguna jasa.

PKB sebenarnya ingin mengurangi pengiriman jasa TKI ke negara Timur Tengah lantaran kerap mengabaikan keselamatan jiwa WNI. Lewat Kementerian Tenaga Kerja, PKB memilih meningkatkan jumlah TKI formal.

Begitu juga dengan Kementerian Desa dan PDT. Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sejalan dengan program partai untuk menumbuhkan usaha masyarakat mandiri di daerah, desa dan kawasan tertinggal. Meski belum semua program sesuai harapan partai, namun para menteri PKB sudah berusaha menuangkannya dalam berbagai program kerja pemerintah.

"Spirit itu pada dasarnya dituangkan oleh semua kader di semua wilayah kerja masing-masing," kata Faisol saat berbincang dengan merdeka.com pekan lalu di Jakarta.

Beberapa kader PKB yang sempat menjadi menteri di era SBY-JK, di antaranya Erman Suparno sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Syaifullah Yusuf dan Lukman Edy sebagai Menteri PDT. Di masa pemerintahan SBY-Boediono, Muhaimin Iskandar didapuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan Menteri PDT diisi Helmy Faishal.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK ada 3 posisi menteri didapat PKB. Menteri Desa dan PDT Aeko Putro Sandjojo, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Di tiap pemilu, para menteri turut jadi tokoh andalan pendulang suara. Di beberapa daerah tertinggal, misalnya semakin sering menteri kader rakyat mendatangi masyarakat, berpotensi suara mereka meningkat. Hanya saja, keberadaan para menteri ini belum menjadi sentral selaiknya kepala daerah.

Meski kenaikan suara PKB tidak signifikan, namun PKB berhasil naik satu peringkat. Suara PKB pada Pileg 2014 sebanyak 11.298.950 atau 9,04 persen menempati posisi kelima. Sedangkan pada Pileg 2019 mendapatkan 13.570.097 suara atau 9,69 persen, menempati posisi keempat.

Kenaikan suara di DPR jadi modal tawaran politik. PKB melirik kursi pimpinan MPR. Selain itu, Sebagai partai pengusung petahana Jokowi, PKB ingin naik kelas di jajaran kabinet. Sebab, pos menteri PKB selama ini hanya ada di cluster ketiga, yakni kementerian dengan anggaran terendah dari pos kementerian lainnya.

Misalnya alokasi APBN kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019 hanya Rp1,95 triliun. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapat Rp4,3 triliun. Sedangkan Kementerian Tenaga Kerja mendapat Rp5,7 triliun.

"PKB kalau dikasih kesempatan tentu ingin di posisi lain yang lebih elit untuk bisa membuktikan kalau PKB juga mampu di kementerian lain," tutur Faisol.

Kementerian yang dimaksud adalah pos kementerian dengan alokasi anggaran lebih besar, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan lain-lain. Beberapa kementerian tersebut tergolong dalam cluster elit karena mengelola anggaran yang tidak sedikit.

Meski begitu PKB menyadari tiap pos kementerian elit tidak bisa diisi sembarang orang. Apalagi tidak semua partai politik memiliki kader yang ahli di bidang tersebut. Seperti Kementerian Keuangan, BUMN, PUPR yang sebaiknya diisi oleh para profesional.

Pos kementerian langganan PKB memang beralokasi dana APBN rendah. Namun pos milik PKB saat ini tetap dilirik partai politik lain. Alasannya pos kementerian ini dinilai lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Memiliki kaki-kaki hingga tingkat masyarakat pedesaan. Sehingga, memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.

"Kalau PKB sudah biasa, mau direbut, diinginkan. Kalau memang mereka menginginkan ya wajar-wajar saja karena dianggap desa ada 76 ribu, jadi lebih kepentingan politik," kata Faisol menerangkan.

Malu-Malu Minta Menteri

Partai pernah dipimpin Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, itu ingin sekali naik kelas. Demi membuktikan talenta kader PKB tak kalah hebat dengan partai lain. Banyak kader muda dihadirkan.

Kondisi berbeda justru dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dua periode kader PPP kerap dipercayakan mengisi kursi Kementerian Agama. Di era SBY-Boediono, jabatan Menteri Agama diisi oleh Surya Dharma Ali (SDA). Sayangnya, menjelang masa pemerintahan SBY berakhir, SDA tersandung kasus hukum. Posisinya pun segera digantikan Lukman Hakim Saifuddin yang juga kader PPP.

Sekjen PPP, Asrul Sani bercerita tentang penunjukkan SDA sebagai Menteri Agama. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Agama, SDA merupakan Menteri Koperasi dan UMKM sejak 2004. Di periode kedua, SBY ingin Menteri Agama berasal dari kalangan nahdiyin. Maka ditunjuklah SDA sebagai Menteri Agama.

Pada pemilu 2014, PPP menjadi partai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kandidat yang diusung PPP kalah dari pasangan Jokowi-JK. Namun, PPP dibujuk Jusuf Kalla untuk bergabung dengan pemerintah. Meski partai koalisi Prabowo-Hatta mendominasi parlemen, namun PPP tidak mendapat kursi pimpinan baik di DPR maupun MPR. Tawaran bergabung pun diambil dan PPP diberi satu kursi Menteri Agama. Nama Lukman pun diumumkan Jokowi di istana merdeka sebagai menteri agama.

"Sudahlah PPP bergabung dengan kami, toh di sana enggak dapat juga baik pimpinan dewan, sudah kita kasih pos yang bagus, menteri agama kita serahkan," kata Sani menirukan ucapan Jusuf Kalla.

Asrul mengklaim tidak ada janji politik jatah menteri saat PPP memutuskan mengusung kembali Jokowi sebagai capres kemarin. Termasuk mempertahankan kursi menteri agama yang sudah 10 tahun jadi milik PPP. Meski begitu dia sadar, kursi milik Lukman itu tengah jadi incaran partai lain.

Turbulensi politik yang terjadi di partai berlambang kabah ini memang membuat partai lesu. Ketua Umum PPP Romahurmuziy tersandung kasus hukum sebulan sebelum pencoblosan. Akibatnya perolehan suara partai berkurang.

Semula pada Pileg 2019 PPP mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara. Kini, perolehan suaranya menurun menjadi 6.323.147 atau 4,52 persen suara. Hampir menyentuh ambang batas di parlemen.

Nyatanya sosok Lukman sebagai menteri tidak bisa mendongkrak suara PPP saat pemilu. Pengalaman pemilu 2019 membuat PPP intropeksi diri. Banyak evaluasi program partai. Padahal sederet program dilakukan dengan tepat di bawah kendali kader andal PPP di kementerian agama.

Misalnya, kata Arsul, program ekonomi keumatan diimplementasikan lewat Balai Latihan Kerja (BLK) di pondok pesantren. PPP juga menginisiasi RUU Lembaga Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren. RUU ini pun masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Kementerian Agama di bawah Lukman Hakim memperjuangkan cita-cita partai untuk memperjuangkan penguatan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Bila itu lahir, begitu banyak kalangan ponpes, pendidikan madrasah, lembaga pendidikan agama membutuhkan suntikan dana salah satunya untuk pembangunan pondok pesantren.

Salah satu perjuangan PPP belum terealisasi adalah memberikan honorarium guru pondok pesantren, madrasah diniyah secara menyeluruh. Meski begitu di beberapa tempat kebijakan ini sudah terlaksana karena diawali kepala daerah yang berasal dari PPP.

Terkait porsi kursi menteri, Asrul menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Namun, bila boleh berharap PPP ingin dipercaya di pos kementerian selain Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.

"Kalau (kementerian) yang lain-lain kan oke," ujar Asrul.

Asrul mengaku partainya telah memberikan sejumlah nama kader partainya untuk diseleksi Jokowi sebagai menteri. Dia mengaku daftar nama itu diberikan setelah diminta oleh Jokowi. Namun dia masih enggan membeberkan nama-nama yang disodorkan ke meja Jokowi. Dia hanya menyebut, kader yang ditulis namanya sesuai dengan portofolio yang diberikan Jokowi.

Baca juga:
40:30:30 Porsi Kursi Menteri Jokowi
Jokowi Disarankan Tunjuk Orang Non Parpol untuk Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM
Menkum HAM Pilihan Milenial, Prof Mahfud MD dan Prof Edward OS Hiariej
Bukan AHY, Max Sopacua Dorong Mantan Kader Demokrat ini Jadi Menteri Jokowi
Tolak Usul PDIP, PKB Tak Setuju Kemendag Digabung dengan Kemenperin
PDIP Minta Parpol Bersabar, Beri Kesempatan Jokowi Susun Kabinet

(mdk/ang)