Tarik Ulur dan Kontroversi di Balik Formula E

Tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan balap Formula E di Jakarta akhirnya dipastikan digelar 4 Juni 2022. Namun, sejak awal, penyelenggaraan balap mobil listrik ini mendapat tentangan.

2022-02-28 08:08:00

Tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan balap Formula E di Jakarta akhirnya dipastikan digelar 4 Juni 2022. Namun, sejak awal, penyelenggaraan balap mobil listrik ini mendapat tentangan. Gubernur Anies Baswedan dinilai terlalu memaksakan dan menerobos berbagai aturan.

"Sebuah proses negosiasi dan persuasi yang panjang itu telah menemukan sebuah akhir yang indah. Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020 nanti," tulis Anies melalui akun Facebook-nya pada Juli 2019 lalu.

Anies diam-diam telah menjalin komunikasi dengan Alexandro Agag dan Alberto Longo, pimpinan Formula E Operation (FEO) beberapa bulan sebelumnya. Deal itu akhirnya dicapai saat Anies menyambangi New York dan melihat langsung balapan Formula E di Brooklyn Street Circuit.

Jakarta terpilih untuk menyelenggarakan salah satu seri balapan mulai dari tahun 2020 hingga 2024 atau lima tahun berturut-turut.

"Pada dunia kita kirimkan pesan: Jakarta bukan cuma pemain domestik. Jakarta siap menyongsong, siap sejajar dan makin bersinar di antara megapolitan dunia, dan insyaallah akan makin kokoh hadir di orbit global," tulis Anies lagi.

Berkonsep balapan di jalan raya, Formula E semula direncanakan berlangsung di kawasan Monumen Nasional hingga jalan Sudirman-Thamrin. Akhir 2019, PT Jakarta Propertindo sempat melakukan persiapan sirkuit dengan melakukan pengaspalan.

Namun, dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta, pihak Sekretariat Negara (Setneg) selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka, menyatakan tidak memberikan izin kawasan Monas sebagai lokasi Formula E. Pertimbangannya, kawasan tersebut merupakan cagar budaya dan dikhawatirkan akan merusak fasilitas yang ada di sana.

"Di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan. Kemudian ada pengaspalan dan lain-lain. Ada aturannya sih Monas itu bisa digunakan sebagai apa, dan tak boleh sebagai apa. Lihat itu dulu," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama saat itu.

Pandemi menghantam. Badai virus corona membuat balapan yang dijadwalkan pada Juni 2020 gagal dilaksanakan. Pemerintah melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kondisi itu berlanjut hingga 2021. Sementara lokasi pengganti calon sirkuit belum juga diputuskan.

Mempertanyakan Penggunaan APBD

Langkah Gubernur Anies Baswedan membuat kesepakatan dengan pihak FEO menuai kritikan keras. Anies dituding menghambur-hamburkan dana APBD DKI. Apalagi, keputusan itu tanpa melibatkan DPRD DKI saat dana penyelenggaraan Formula E dimasukkan dalam APBD perubahan 2019.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menceritakan, kesepakatan Anies dengan pihak FEO diputuskan dalam waktu singkat. "Tanda tangan di New York, dia pulang ke Indonesia sudah rapat APBD Perubahan, langsung dimasukkan. Jadi tidak ada pemikiran panjang, tahu-tahu harus mengalokasikan dana Rp2,3 triliun," ujarnya.

Seharusnya, tegas Gilbert, mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap kesepakatan dengan pihak luar harus melalui persetujuan DPRD. "Dimasukkan di APBD Perubahan, ya orang sudah mau habis (pembahasan) dua minggu lagi, diam-diam saja, ketok saja," kata Gilbert kepada merdeka.com.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyoroti penyelenggaraan Formula E tidak melalui mekanisme proses penganggaran yang benar secara aturan.

"Kami sebenarnya tidak pernah menolak pelaksanaannya, kegiatannya. Yang kami kritisi dan kami keberatan adalah keterlibatan APBD di sana. Kalau misalnya ada pihak swasta yang mau membiayai ini, menyelenggarakan ini, kita support saja. Jangan APBD," tegasnya kepada merdeka.com.

Tak hanya soal APBD, Wicitra juga mempersoalkan kontrak penyelenggaraan Formula E yang berlangsung 5 tahun hingga 2024, padahal masa jabatan Anies akan habis pada 2022. "Ada Permendagri yang mengatur seorang kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan atau menandatangani kerja sama yang melebihi masa jabatannya," ujarnya.

Klaim Pemprov DKI soal tidak ada dana APBD yang digunakan dibantah Wicitra karena dana sponsor yang masuk hingga saat ini belum ada. Buktinya biaya commitment fee Rp560 miliar menggunakan dana APBD. Sementara pembangunan sirkuit Rp50 miliar menggunakan uang korporasi PT Jakpro yang notabene adalah BUMD.

"Jadi sebenarnya kegiatan ini sangat mengandalkan pendanaan APBD yang terpampang nyata sampai hari ini. Semua pembiayaan 90 persen dari kegiatan ini kan dibiayai APBD. Itu yang mendasari kenapa kami sangat mengkritisi dari awal, kami mempertanyakan, dan meminta kejelasan pertanggungjawaban," ujar Wicitra.

22 Desember 2021, Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta 2022 Ahmad Sahroni mengumumkan bahwa Ancol akan menjadi lokasi kegiatan Formula E World Championship 2022 di Jakarta.

Sahroni juga menegaskan bahwa pembangunan sirkuit menggunakan dana dari Jakpro, yang nantinya akan juga melibatkan sponsor. Menurutnya, tidak ada pendanaan dari
APBD.

"Yang perlu ditegaskan juga bahwa dalam pembangunan ini tidak ada dana APBD maupun PMD yang digunakan. Jadi semuanya hanya dari Jakpro dan sponsor, dengan track yang permanen sehingga dapat digunakan untuk berbagai event autosport sepanjang tahun," sambungnya.

Sahroni mengungkapkan beberapa faktor yang menjadikan Ancol sebagai lokasi yang dipilih. Salah satu di antaranya adalah lokasi yang ikonik dan tidak mengganggu fasilitas umum. Ancol juga dipilih berdasarkan keputusan dan assessment bersama FEO (Formula E Operations) dan FIA (Federation Internationale de l'Automobile)

"Seperti kita ketahui, jika diadakan di area Gelora Bung Karno maupun Sudirman, maka dibutuhkan penutupan selama beberapa hari, dan hal itu tentunya tidak memungkinkan. Begitu juga di Monas," ujar Sahroni.

Sahroni juga menjelaskan bahwa pemilihan venue ini tidak lepas dari masukan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang ingin menghadirkan sarana sirkuit bagi masyarakat Jakarta.

"Karena seperti kita ketahui, memang saat ini masih belum ada sarana balapan di ibu kota, jadi harapannya kehadiran sirkuit ini bisa menjadi jawaban," papar Sahroni.

Menghitung Pendapatan dari Formula E

Pemprov DKI terpaksa merevisi potensi pendapatan dari penyelenggaraan Formula E. Penyebabnya, pandemi Covid-19 membuat balapan gagal digelar untuk tahun 2020 dan 2021. Awalnya, keuntungan ekonomi diklaim mencapai Rp2 triliun. Angka itu turun menjadi Rp1,567 triliun.

Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Sahroni menyebut, penghasilan dari ajang balap mobil Formula E akan dimasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov DKI sebelumnya telah membayar commitment fee untuk kontrak tiga tahun sebesar Rp560 miliar.

"Semua, dampak segala macam, dari areal, tentang impact ekonomi itu termasuk 78 juta poundsterling, semua segitu," jelasnya saat mengumumkan Ancol sebagai lokasi sirkuit Formula E, 22 Desember 2021 lalu.

Sahroni memaparkan, panitia penyelenggara Formula E akan mengandalkan sponsor dari perusahaan-perusahaan besar untuk mendanai balapan tersebut. "Yang pasti pelaksanaan Formula E Tidak menggunakan APBD. Tolong dicatat," kata Sahroni

Sahroni meyakini, Formula E berpeluang untuk menggaet sejumlah sponsor dari perusahaan besar seperti even balapan lainnya. "Karena even ini internasional dan semua yang memiliki brand besar pasti ikut andil dalam event yang lumayan bagus," ujarnya.

Rincian soal potensi keuntungan ekonomi Formula E yang akan dilaksanakan 2022-2024 dipaparkan dalam proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo TA 2020 yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019.

Detail itu tertuang dalam dalam Buku 1 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 oleh BPK DKI Jakarta khusus terkait pengelolaan penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun Anggaran 2019. Keuntungan ekonomi pada tahun 2022 diklaim sebesar Rp498 miliar, tahun 2023 sebesar Rp522 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp547 miliar.

Sementara pendapatan finansial Jakpro dari Formula E untuk Tahun 2022 disebut sebesar Rp99 miliar, tahun 2023 sebesar Rp146 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp164 miliar. Jakpro akan mengeluarkan biaya penyelenggaraan Formula E tahun 2022 sebesar Rp221 miliar, tahun 2023 sebesar Rp226 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp230 miliar.

Dalam penjelasan proposal itu, Jakpro menyatakan perkiraan dampak ekonomi yang dimaksud merupakan dampak ekonomi bagi tuan rumah penyelenggara dalam hal ini DKI Jakarta. Sedangkan perkiraan pendapatan finansial PT Jakpro merupakan pendapatan langsung yang diterima oleh PT Jakpro selaku panitia lokal penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Pendapatan tersebut berupa penjualan tiket, hospitality, dan sponsorship.

Dalam proposal itu juga, PT Jakpro yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemprov DKI diminta melakukan renegosiasi kepada pihak FEO terkait penegasan dan memperjelas status keberlanjutan kerja sama serta status pendanaan yang telah disetorkan. Untuk diketahui, Pemprov DKI sudah menyetor hampir Rp1 triliun tahun sepanjang 2019-2020 kepada FEO.

Terkait klaim potensi keuntungan ekonomi yang dipaparkan PT Jakpro, anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meragukannya. Dari hitungan yang dia lakukan, pendapatan langsung dari tiket cuma mencapai Rp10 miliar. Sementara dana yang telah dikeluarkan untuk menggelar Formula E tahun 2022 Rp150 miliar.

"Apa yang untung? Apakah akan ada turis yang datang dalam kondisi pandemi seperti ini? Berapa orang yang akan datang. Katanya ada sponsor. Siapa sponsornya? Sampai sekarang juga semua keuangan dari Jakpro," tanya Gilbert.

Senada, anggota DPRD DKI dari PSI Wicitra Sastroamidjojo, belum melihat ada sponsor yang masuk untuk membiayai Formula E. "Ketika hitung-hitungannya tidak jelas atau hitungannya sudah pasti rugi, pasti tidak akan ada yang berani ambil sesuatu yang sudah pasti merugikan. Itulah mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pemprov DKI juga kesulitan mencari pendanaan," pungkasnya.

Soal potensi kerugian penyelenggaraan Formula E, anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Taufik Zoelkifli tidak menampik. Namun dia mengingatkan, ada tiga kali pelaksanaan Formula E di Jakarta.

"Tahun pertama ini memang akan banyak modal yang dikeluarkan, tapi tahun kedua dan ketiga sudah tidak ada lagi. Jadi kita optimis sih bahwa ini akan menghasilkan keuntungan," ujarnya.

(mdk/bal)