100 Persen alat sadap penegak hukum Indonesia dari Australia

Dalam catatan Roy, yang sempat bocor adalah percakapan Presiden Habibie saat menjabat dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib.

Penyadapan yang terjadi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta para menteri, patut diduga tidak terjadi begitu saja tapi juga ada korelasi dengan kebocoran alat sadap yang digunakan para aparat penegak hukum (APH) yang memang memiliki kewenangan untuk menyadap.

Menurut pengamat internet broadband Barata Wisnuwardhana, sebanyak 70 persen dari alat sadap milik aparat penegak hukum merupakan hasil dari Australia.

"Tidak hanya sampai di situ, ternyata 30 persen sisanya dibeli dari negara-negara yang memang berpotensi menyadap, yaitu negara-negara sekutu Australia dan AS," sesal Barata, belum lama ini, Minggu (8/12).

Karena itu, Barata menyarankan agar perangkat hibah ini ditelusuri lebih jauh, sebab bukan mustahil ini dipakai untuk menyadap secara mudah dan sah.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga Pengamat Telematika KRTM Roy Suryo mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengingatkan mengenai penyadapan sejak sepuluh tahun lalu. Hal itu bisa dilihat dari dokumen paparannya di Kepolisian RI mengenai aktivitas penyadapan yang terjadi di Indonesia.

Demikian dikatakan Roy saat memberikan Keynote Speech diskusi bertajuk 'Generasi Muda Bangsa Menyikapi Aksi Penyadapan' yang digelar Indonesia ICT Institute bersama Kemenpora di kantor Kemenpora.

"Untung ada teman-teman media yang jeli dan masih memiliki dokumen paparan saya sepuluh tahun lalu," kata Roy.

Dalam dokumen paparannya, 'Perkembangan ICT dan Kasus-kasusnya di Indonesia', Roy telah menyampaikan ancaman kebocoran informasi. Hal itu sudah dipresentasikan Roy dalam Rakernis Telematika Kepolisian RI. Dalam catatan Roy, yang sempat bocor adalah percakapan Presiden Habibie saat menjabat dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib mengenai pembelian buffer stock minyak dari Singapura.

"Kemudian ada juga bocoran hasil rapat intern Polda Papua di Jayapura 5 Juli 2002 tentang rencana operasi 'Adil Matoa'," ungkap Roy.