55 Saksi telah diperiksa, KPK masih pertajam bukti kasus RJ Lino
Menurut dia, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jelas disebutkan, KPK tidak berwenang menghentikan apalagi menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) sebuah perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan MAKI terkait kasus dugaan korupsi di Pelindo II. KPK menegaskan kasus yang menyeret mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino masih berjalan.
"Secara tegas penolakan eksepsi dan menyatakan tidak menerima seluruh permohonan yang diajukan ini penting karena hakim menegaskan tidak ada yang dikenal dengan penghentian secara materil," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (17/5).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana peran Sadikin Rusli dalam kasus korupsi BTS Kominfo? Jaksa menilai terdakwa Sadikin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 butir ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Menurut dia, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jelas disebutkan, KPK tidak berwenang menghentikan apalagi menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) sebuah perkara.
Hingga kini, kata Febri, penyidik telah memeriksa setidaknya 55 saksi yang bersal dari berbagai unsur mulai dari pejabat dan mantan pegawai PT Pelindo II, pegawai BPKP, pegawai dan pejabat PT Lloy’d Register Indonesia, pemilik PT Jayatech Solution Perkasa, Direksi PT Jayatech Putra Perkasa, pegawai pelabuhan, serta unsur swasta lainnya.
"Sekitar 55 saksi sudah kita periksa, demikian juga ahli-ahli terkait untuk memperkokoh bukti yang ada," tegasnya.
Dia mengatakan, penyidik terus mengumpulkan alat bukti serta menampung seluruh informasi dari masyarakat. Karena yang terpenting bagi KPK, imbuh Febri, penanganan sebuah kasus harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan alat bukti.
"Dan yang terpenting bagi KPK adalah, penanganan sebuah kasus harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bukti selengkap-lengkapnya. Penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh kebutuhan pembuktian terpenuhi untuk tingkatan lebih lanjut," tutupnya.
KPK menetapkan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.
RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.
Kasus tersebut sudah ditangani KPK sejak Desember 2015. Namun, hingga kini pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II itu belum juga rampung.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PN Jaksel tolak praperadilan MAKI terhadap penyidikan kasus RJ Lino
Kasus RJ Lino tidak jelas kelanjutannya, KPK digugat MAKI
Periksa 3 saksi kasus RJ Lino, KPK dalami mekanisme pengadaan barang di Pelindo II
Kasus RJ Lino, KPK periksa Dirut Pelindo II
Dua tahun kasus Pelindo II berjalan, KPK baru periksa 60 saksi
KPK temukan indikasi awal kerugian negara di kasus PT Pelindo II