570 Ribu Guru di Indonesia Belum Bersertifikat
Sebanyak 570 ribu guru di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai sertifikat. Dari jumlah tersebut, 20 ribu di antaranya menjadi sasaran sertifikasi melalui Program Pendidikan Guru (PPG) tahun ini.
Sebanyak 570 ribu guru di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai sertifikat. Dari jumlah tersebut, 20 ribu di antaranya menjadi sasaran sertifikasi melalui Program Pendidikan Guru (PPG) tahun ini.
Banyaknya guru yang belum bersertifikat ini, dikarenakan minimnya penyelenggara PPG. Ditjen Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Elvira mengatakan, saat ini jumlah guru yang sudah bersertifikat sebanyak 3,1 juta.
-
Siapa yang mengeluh tentang honor guru ngaji di Tangerang? Saat itu, Mahfud mendengarkan keluhan guru ngaji asal Tangerang Selatan (Tangsel) yang mengaku hanya menerima honor sebesar Rp250 ribu per bulan.
-
Siapa yang membacok guru di Demak? Seorang siswa Madrasah Aliyah (MA) YASUA, Desa Pilangwetan, RT 02 RW 03, Kecamatan Kebonagung, tega membacok gurunya sendiri.
-
Kapan Nurul Indarti dikukuhkan sebagai Guru Besar? Nurul Indarti resmi ditetapkan menjadi Guru Besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa (27/8).
-
Kapan Hari Guru Nasional diperingati? 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional.
Saat ini hanya ada 59 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk sebagai penyelenggara PPG, salah satunya adalah Universitas Sebelas Maret (UNS). Sementara jumlah LPTK yang ada sebanyak 421.
"Berdasarkan road map dalam jangka waktu lima tahun mendatang seluruh guru PAUD, pendidikan dasar serta pendidikan menengah, sudah bersertifikat," ujar Elvira, saat ditemui di acara Rembug Nasional PT Penyelenggara PPG, di UNS Inn Solo, Senin (19/11).
Untuk program sertifikasi guru tersebut, Elvira menerangkan, Kemendikbud akan memberikan bantuan kuliah bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang sudah menjadi guru tetap yayasan. Pihaknya berharap kedepan peran pemerintah daerah dalam program tersebut.
Tim PPG Belmawa Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Totok Bintoro, menambahkan, pola pembelajaran PPG dilakukan dalam 24 SKS bagi guru dalam jabatan. Sedangkan guru bukan jabatan polanya hingga 40 SKS.
"Kalau guru dalam jabatan harus melaksanakan 24 SKS salam satu semester akan terlalu lama meninggalkan murid-muridnya. Jadi kebijakan Kemenristekdikti PPG dilakukan dengan blended learning atau daring," katanya.
Namun kenyataannya, belum semua guru terjangkau internet, yakni guru di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar) Indonesia atau daerah khusus. Untuk guru di daerah khusus tersebut, Kemenristekdikti memberikan kebijakan pembelajaran melalui tatap muka.
"Guru tetap datang ke kampus belajar mulai jam 8 hingga 5 sore. Sedangkan guru yang menggunakan sistem daring belajarnya menggunakan modul setara 10 SKS," jelasnya lagi.
Setelah lulus dari pendalaman materi, dilanjutkan dengan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Yakni dalam bentuk PPL atau praktik, karena guru yang mengikuti PPG adalah guru berpengalaman maka sifatnya hanya pembaruan.
"Kemudian diakhiri dengan uji kompetensi oleh panitia nasional. Setelah lolos akan berhak mendapatkan sertifikat," ucapnya.
Baca juga:
Ibas Sebut Jokowi Lanjutkan Program Pendidikan Gratis Era SBY
Wapres JK Nilai Tingkat Kelulusan CPNS Rendah Karena Ada Kesenjangan Pendidikan
Soal Murid Tendang & Kepung Guru di Kendal, Mendikbud Ingatkan Guyonan Tak Kebablasan
Cegah Terulang, Murid 'Menyerang' Guru di Kendal Menjalani Pembinaan
Ini Syarat Pendaftaran Beasiswa Santri LPDP