Abraham: Laporan dugaan korupsi Jokowi masih diverifikasi

"Masyarakat tidak perlu apriori, KPK tidak akan menutup-nutupi," kata Abraham Samad.

Saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/8), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad didemo puluhan massa. Mereka yang tergabung dalam Laskar Solo Raya Peduli Bangsa tersebut menuntut Abraham agar mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang dilakukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah kasus tersebut di antaranya, kasus pengadaan Transjakarta, pengadaan Videotron di Solo, rekening gendut Jokowi di luar negeri, serta pengusutan pertanggungjawaban Jokowi yang tak menerima gaji selama 7 tahun saat menjabat sebagai wali kota Solo.

Ditemui wartawan, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Abraham tak secara khusus menjawabnya. Ia mengatakan setiap tindak pidana korupsi selalu direspon oleh unit humas pengaduan masyarakat.

"Semua pengaduan akan kita respon, setelah itu diverifikasi. Tiap hari ada 30 sampai 40 kasus masuk. Setelah diverifikasi hanya 10 persen tindak pidana korupsi. Lainnya soal cerai atau tabrak, berantem dengan keluarga," ujarnya.

Menurut Abraham, ada hal positif dari tiap laporan tersebut. Masyarakat ternyata menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada KPK. Tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti, namun pihaknya tetap akan merespon. Termasuk laporan dugaan korupsi Jokowi.

"Jika ada tindak pidana korupsi akan kami tindak lanjuti, kita masih lakukan verifikasi. Belum ada kesimpulan, apakah masuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum," katanya.

"Masih dalam laporan di humas masih diverifikasi. Masyarakat tidak perlu apriori, KPK tidak akan menutup-nutupi atau mempermainkan kasus."