Ahok tantang calon pejabat buka-bukaan sebelum maju pilkada serentak

Ahok merasa hal itu penting buat membangun dasar pemerintahan bersih.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok meminta adanya transparansi sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak akhir 2015 nanti. Dia mendesak hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi penyelewengan dana digunakan oleh kandidat.

Menurut Ahok, sebelum seseorang melamar menjadi pejabat, mereka harus berani melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu supaya masyarakat bisa mengetahui rekam jejak dan membuat kompetisi lebih adil.

"Saya mau memprovokasi masyarakat yang ingin melamar jadi pejabat. Sebelumnya kita harus menurunkan lapangan tanding dalam pilkada. Bagaimana caranya? Pertama kita harus lapor ke KPK soal harta kekayaan. Biar yang jujur tidak melawan sama mereka yang bermasalah," kata Ahok dalam diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (12/4).

Ahok menambahkan, sebelum penerapan prinsip keterbukaan, banyak kepala daerah maupun pejabat melakukan praktik korupsi. Seperti korupsi dilakukan pejabat dengan perusahaan lelang dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, Ahok berharap adanya keterbukaan dalam pemerintahan Indonesia buat menghapus praktik korupsi. Bukan hanya dalam pilkada saja, tapi juga dalam setiap aspek berkaitan dengan rakyat.

"Kami harapkan untuk melakukan transparansi. Akar segala masalah bangsa kita adalah korupsi. Untuk memberantas korupsi, adalah dengan transparansi," tutup Ahok.