Aktivis HAM minta SBY buka dokumen pemecatan Prabowo

"Apapun itu pemberhentian Prabowo karena ada masalah pada kasus penghilangan aktivis 1998," kata Hendardi.

Kasus pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI dinilai sudah jelas karena bersalah melakukan penculikan terhadap aktivis. Menjadi hak publik untuk mengetahui latar belakang Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden.

"Apapun itu pemberhentian Prabowo karena ada masalah pada kasus penghilangan aktivis 1998. Nalar hukumnya Prabowo bersalah tapi nalar politiknya pemberhentian saja," kata Ketua Setara Institut Hendardi di kantor LBH Jakarta, Jl. Diponegoro, Selasa (10/6).

Dia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Prabowo. Hal itu karena Presiden SBY merupakan Panglima tertinggi TNI.

"Kami meminta SBY membuka dokumen DKP. Selain dia sebagai anggota dewan kehormatan adalah panglima tertinggi TNI," terang dia.

Selain itu, dia menilai jika SBY mendiamkan kasus ini dapat diduga sedang bermain politik dalam Pilpres 2014. Masyarakat penting untuk mengetahui latar belakang calon pemimpinnya.

"Jika SBY berdiam diri atas persoalan ini dapat diduga berpolitik dan mencari keuntungan politik jika Prabowo menang. Kejelasan Prabowo ini dipecat, diberhentikan, atau diberhentikan dengan tidak hormat penting diketahui masyarakat untuk menilai latar belakang calon pemimpinnya," pungkasnya.