Anggota DPRD Malang sisa 4, Mendagri konsultasi dengan KPK
Anggota DPRD Malang sisa 4, Mendagri konsultasi dengan KPK. Kemendagri sendiri menyiapkan tiga opsi terkait diskresi dalam penanganan kasus DPRD Malang. Pertama dengan melibatkan gubernur untuk pengambilan keputusan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu dimaksudkan untuk membahas banyaknya anggota DPRD yang terjerat kasus rasuah, seperti salah satunya di Provinsi Malang.
"Saya mau konsultasi dengan pimpinan KPK terkait banyaknya anggota DPRD kita, DPRD Malang, kemudian ada Sumatera Utara. Akan banyak yang mana pemerintahan jalan, saya mengeluarkan diskresi saja agar setiap keputusan politik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan," tutur Tjahjo di Gedung KPK, Selasa (4/9).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa jenis korupsi yang dilakukan oleh tersangka RD? Dalam kasus ini, RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih, namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Menurut Tjahjo, kasus dugaan korupsi DPRD Malang sangat memprihatinkan. Untuk itu, diskresi akan dikeluarkan mengingat belum berjalannya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota dewan yang ditahan KPK.
"Karena yang namanya Pemda adalah seorang gubernur, bupati, wali kota, termasuk DPRD. Kasus Malang kan kasus yang unik, tinggal empat orang sementara," jelas dia.
Kemendagri sendiri menyiapkan tiga opsi terkait diskresi dalam penanganan kasus DPRD Malang. Pertama dengan melibatkan gubernur untuk pengambilan keputusan.
"Yang kedua izin Kemendagri, ketiga bisa dilakukan aturan wali kota atau gubernur atau peraturan bupati setelah ada persetujuan daripada Kemendagri," Tjahjo menandaskan.
Diketahui, anggota DPRD Kota Malang mencatatkan rekor jumlah tersangka kasus korupsi terbanyak. Dalam kasus suap APBD-P 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wajah-wajah anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK
Anggota tinggal 5 orang, DPRD Kota Malang lumpuh
KPK resmi tahan 22 anggota DPRD Malang tersangka suap
Ekspresi tiga anggota DPRD wanita Kota Malang saat ditahan KPK
Kalahkan rekor Sumut, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka korupsi
KPK: 22 Anggota DPRD Malang diduga terima fee Rp 12,5-50 juta
KPK tetapkan 22 anggota DPRD Malang tersangka suap APBD-P