Bangun jalan, Pemkab Banyuwangi anggarkan Rp 195 miliar
Setiap tahun anggaran infrastruktur terus ditingkatkan, khususnya pembangunan jalan.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas Pemkab Banyuwangi. Pada tahun ini, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 195 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan sepanjang 650 kilometer.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, infrastruktur yang memadai terus menjadi perhatiannya. Setiap tahun anggaran infrastruktur terus ditingkatkan, khususnya pembangunan jalan. “Buat warga jalan itu menjadi hal yang penting, mulai dari jalan poros hingga jalan desanya. Itu dibuktikan dari survey yang kami lakukan, tentang masalah yang mendapat perhatian paling banyak dari warga kepada pemkab,” jelas Anas.
Pada tahun ini, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mencapi Rp 195 miliar. Prioritas pembangunannnya akan difokuskan pada jalan poros penghubung antar kecamatan dan antar desa. “Jalan antar desa akan dilakukan percepatan. Pembangunan akan kami lebih kami masifkan,” jelas Anas.
Percepatan juga dilakukan dengan mendorong pemerintah di tingkat desa bisa memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan. Banyuwangi tahun ini mendapat dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar.
"Dana itu bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur," kata Anas.
Anas menambahkan, saat ini kondisi infrastruktur jalan di Banyuwangi secara umum cukup baik. Namun, Anas tidak memungkiri masih ada sejumlah jalan yang kondisinya cukup rusak. "Saya mohon maaf, memang belum semua mulus. Tapi 90 persen sudah baik," ujar bupati berusia 43 tahun itu.
Banyuwangi, sambung Anas, adalah daerah terluas di Pulau Jawa, bahkan termasuk yang terluas di Indonesia. "Luas Banyuwangi sekitar 5.700 kilometer persegi. Kebutuhan infrastrukturnya sangat besar, sedangkan di sisi lain APBD kita meski terus meningkat tetap belum mencukupi untuk bangun semuanya, karena harus dibagi dengan pendidikan dan pertanian," papar Anas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga (PU) Mujiono menambahkan, pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 650 KM pada tahun ini dilakukan baik untuk pembuatan jalan baru, perbaikan jalan rusak, maupun penambalan jalan berlubang. “Semua pembangunan jalan tersebut dilakukan dengan menggunakan hotmix,” katanya.
Sedangkan untuk percepatan infrastruktur desa, pihaknya juga membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat (pokmas) untuk mengajukan bantuan pavingisasi jalan desa dan dusun. “Pada tahun ini, kami juga fokus pembangunan jalan paving. Sepanjang kelompok masyarakat memiliki syarat legalnya, Dinas PU bisa mengeluarkan bantuan pavingisasi untuk seluruh desa di Banyuwangi,” ujar Mujiono.