Banyak balita gizi buruk, Atut buang Rp 250 juta buat rumah

Pilihan Atut tinggal di rumah sendiri dibiayai negara itu melukai perasaan warga Banten.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menolak menempati rumah dinas. Dia lebih memilih tinggal di rumah sendiri, dan menerima uang sewa Rp 250 juta per tahun dari APBD. Atut dinilai menghambur-hamburkan uang karena seharusnya bisa dimanfaatkan buat warga.

Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan, alasan Atut tak mau tinggal di rumah dinas yang dibangun dengan biaya Rp 16,14 miliar tidak jelas. Kini, karena tak ditempati kondisi rumah itu rusak.

"Selama kepemimpinannya, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar," kata Abdul kepada merdeka.com, Kamis (4/4).

Padahal, kata Abdul, saat ini jumlah jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi Banten yang mencapai 7.213 anak. Menurutnya, pilihan Atut untuk tidak menempati rumah dinas sangat disesalkan.

"Akan lebih bijak jika biaya sewa rumah tersebut dialokasikan untuk penanganan gizi buruk," tuturnya.

Uang sebesar itu, menurut Abdul, juga bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Banten, seperti memperbaiki jalan raya yang banyak mengalami kerusakan. "Pilihan tersebut melukai perasaan masyarakat Banten," tandasnya.

Seperti diketahui, Atut mendapat fasilitas rumah dinas yang berada di belakang pendopo kantor gubernur Banten di Jalan Brigjen KH Syamun Nomor 5, Kota Serang. Namun, rumah itu sama sekali belum pernah dihuni.

Justru, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bhayangkara nomor 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.