Banyak Rakyat Menunggak, Fadli Zon Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Memberatkan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan semakin menyusahkan masyarakat. Fadli menyatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak tepat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan semakin menyusahkan masyarakat. Fadli menyatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak tepat.
"Saya pikir perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ketika kehidupan semakin susah sementara pelayanan masih dianggap kurang memadai, seharusnya tidak perlu ada kenaikan anggaran BPJS atau iuran BPJS," kata Fadli saat ditemui usai acara The 3rd World Parliamentary Forum On Sustainable Development (WPFSD) yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9).
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
-
Apa saja kategori penghargaan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan? Penghargaan tersebut diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Fadli juga menjelaskan, bahwa dengan adanya kenaikan BPJS tentunya akan memberatkan masyarakat dan seharusnya pemerintah berpikir ulang.
"Tentu ini memberatkan masyarakat dan saya kira dipikirkan ulang karena masyarakat akan diberatkan dengan kenaikan iuran itu," ungkapnya.
Fadli juga berpendapat, dampak dari kenaikan BPJS tersebut tentu akan menyusahkan masyarakat dan banyak juga di daerah masyarakat yang menunggak untuk membayar iuran BPJS.
"Iya saya kira akan menyusahkan masyarakat. Masyarakat selama ini seperti terutang juga oleh iuran-iuran BPJS. Itu di banyak daerah dan cukup banyak, apalagi seperti dianggap setengah memaksa, begitu," jelasnya.
Fadli juga menyampaikan, bahwa menurutnya sebaiknya BPJS memperbaiki pelayanan dan juga harus dievaluasi.
"Menurut saya saat ini perbaiki dong pelayanan. BPJS ini, perlu dievaluasi apakah ini cara yang tepat atau tidak. Karena kan anggaran kesehatan kita menurut Undang-undang itu 5 persen APBN sebenarnya cukup besar," ujarnya.
"Kalau kita pakai asuransi dan nilai asuransi dengan anggaran Rp 30 (atau) 40 triliun mungkin kesehatan bisa gratis bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Fadli.
Baca juga:
KSPI Nilai Kenaikan Iuran BPJS Buat Daya Beli Masyarakat Jatuh
Anggota DPRD Jabar Ungkap Sejumlah Alasan Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Antara Defisit dan Kemiskinan
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Pengaruhi Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Diminta Fokus Benahi Defisit BPJS Kesehatan Daripada Pindah Ibu Kota
Dorong Penataan Ulang BPJS Kesehatan, Misbakhun Usul Pembentukan Pansus JKN