Banyak utang, Pemprov Sumsel tunda naikkan TPP 100 persen bagi PNS
Lantaran banyak utang dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpaksa harus berhemat keuangan. Salah satu langkah diambil adalah dengan menunda kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) 100 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Lantaran banyak utang dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terpaksa harus berhemat keuangan. Salah satu langkah diambil adalah dengan menunda kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) 100 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Jumat (5/10). Mawardi mengaku baru beberapa hari dilantik, dirinya sudah kerap dihubungi banyak wali kota dan bupati se-Sumsel terkait penagihan utang DBH.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kapan tes CPNS kedinasan dimulai? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abd Azwar Anas mengatakan, tes CPNS kedinasan telah dilaksanakan. Ia menyebut Badan Intelejen Negara (BIN) telah memulai tes. "Dari kemarin kita baru saja kick off dengan kepala BKD terkait sekolah kedinasan sudah mulai berjalan. Kemarin Sekolah Intelijen Negara mulai tes," ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (19/7).
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
"Saya baru menjabat Wakil Gubernur, tapi sudah banyak yang menelepon buat nagih utang DBH. Ada dari Palembang, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, dan daerah lain," ungkap Mawardi.
Dikatakannya, rencana kenaikan TPP 100 persen bagi PNS harus ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebab, program itu bukanlah hal yang menjadi prioritas mengingat kondisi keuangan Pemprov Sumsel.
"Kalau kita lebih, baru ngasih orang, tapi kita saja ada utang. Jadi harus dievaluasi lagi kenaikan TPP 100 persen itu," ujarnya.
Selain TPP, kata dia, ada beberapa rencana kerja yang harus dievaluasi. Hal ini berdasarkan keterangan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dengannya baru-baru ini.
"Akan terus kita evaluasi seiring berjalannya pemerintahan. Yang pasti prioritas program kamj adalah infrastruktur di seluruh daerah," kata dia.
Rencana kenaikan TPP 100 persen bagi PNS di lingkungan Pemprov Sumsel itu digulirkan oleh Alex Noerdin sewaktu masih menjabat Gubernur Sumsel. Pemprov Sumsel berdalih kenaikan TPP untuk memacu produktivitas dan kinerja pegawai.
Baca juga:
5 Temuan mencengangkan BPK dalam IHPS semester I 2018
Seleksi CPNS 2018 di Sulawesi Tengah diundur akibat bencana gempa
Hingga Minggu, KemenkumHAM jadi instansi yang terbanyak diincar pelamar CPNS 2018
Ini alasan CPNS tak diizinkan mutasi sebelum 10 tahun
Kuota penerimaan CPNS 2018 terbesar sepanjang sejarah
Kapolri: Pengamanan seleksi CPNS tindakan pencegahan konflik