Beda data produksi beras versi BPS dan Kementan bisa jadi peluru serang Jokowi
Polemik beras dan impor menjadi persoalan yang mengganggu pemerintahan Jokowi. Sangat sulit mengampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah jika sumber datanya berbeda.
Indonesia Corruption Watch ( ICW) menyoroti persoalan perbedaan data produksi beras yang berbeda antara Kementerian Pertanian d dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Koordinator Divisi Riset Firdaus ICW Ilyas menilai, diperlukan pendataan ulang secara komprehensif untuk meluruskan perbedaan ini.
Kementan perlu melakukan pendataan kembali secara komprehensif, akuntabel, dan faktual. Dilihat dari berapa kebutuhan berasnya atau berapa yang harus diisi oleh mekanisme pasar atau impor dan seterusnya. Secara umum Kementan harus memastikan apakah betul data BPS menunjukkan angka itu, atau memang harus mengakui kesalahan.
-
Kenapa Emping Beras begitu istimewa di Bangka Belitung? Tak heran jika kuliner yang satu ini begitu legendaris di masyarakat Bangka Belitung.
-
Apa yang membuat warga antri panjang untuk membeli beras? Harga beras yang melambung tinggi memaksa warga antre panjang untuk membeli beras murah.
-
Apa perbedaan utama antara beras pera dan beras pulen? Meskipun keduanya digunakan sebagai sumber karbohidrat utama, terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya. Mari kita jelajahi perbedaan dan ragam jenis beras di Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui.
-
Apa ciri khas dari Beras Rojolele? Beras Rojolele merupakan salah satu jenis beras yang cukup terkenal di Indonesia. Karakteristik beras ini memiliki tekstur yang pulen dan lembut. Aroma yang dihasilkan dari beras Rojolele ini sangat khas, harum, dan menyebar saat beras tersebut dimasak.
-
Apa makanan tradisional dari Bangka Belitung yang terbuat dari beras? Salah satu makanan tradisional asal Bangka Belitung adalah Emping Beras. Uniknya, biasanya Emping terbuat dari melinjo, namun berbeda dengan Emping yang ada di Bangka. Emping dari Bangka terbuat dari beras.
-
Di mana Jokowi meninjau persediaan beras? Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Dia direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat.
"Kalau dikatakan metodenya yang berbeda, kan yang disampling dan disurvei itu sama. Apalagi untuk data nasional, BPS itu kan dibentuk oleh Undang-Undang (UU), memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data per instansi dan menjadi pusat data untuk nasional. Data BPS data official loh," ucap Firdaus, Jumat (26/10).
ICW juga mendesak pula agar DPR dan BPK untuk melakukan audit komprehensif terkait neraca pangan Indonesia dan bagaimana kinerja penanganan pangan Indonesia sehingga dapat didapatkan gambaran awal persoalan.
Pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, perbedaan data merupakan persoalan yang berlarut-larut dan selalu muncul dari tahun ke tahun. Termasuk di tahun politik. Dia tak menafikan polemik beras dan impor menjadi persoalan yang mengganggu pemerintahan Jokowi.
Ujang memandang, sangat sulit mengampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah jika sumber datanya berbeda. Akibatnya, kubu oposisi bisa menangkap isu yang seksi ini untuk bisa 'menembak' pemerintah.
"Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan," katanya.
Untuk diketahui, perbedaan data beras itu terlihat dari versi BPS yang menyebut surplus produksi beras 2018 hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan.
Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.
Baca juga:
Manfaatkan pengawasan satelit jadi langkah tepat BPS hitung produksi beras nasional
Data BPS jadi langkah awal perbaikan pasokan pangan Indonesia
Presiden Jokowi wajibkan data pangan pakai milik BPS, ini tanggapan Kementan
Menyangkut hajat hidup orang banyak, polemik data beras harus segera diakhiri
Ini respons Menko Darmin soal peluang RI kembali impor beras di 2019
Strategi Kementan jaga produksi beras di tengah tingginya aksi alih fungsi lahan